18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PPID Diskominfo Pariaman Dinilai KI Sumbar

PARIAMAN, KP – Komisi Informasi (KI) Sumbar lakukan penilaian terhadap PPID (Pusat Pelaporan Informasi dan Data) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman, Kamis (15/10).

Ketua Informasi Sumbar, Noval Wiska menyampaikan, program penilaian yang dilaksanakan yakni monitoring dan evalusai (Monev) keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik yang ada di Provinsi Sumbar. “Tujuan Monev ini, yang pertama melakukan penilaian sejauhmana implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik di seluruh kab/kota di seluruh Sumbar.

Yang kedua lanjutnya, melakukan pembinaan terhadap PPID yang ada di badan publik. “Karena kita tahu, tidak semua PPID memiliki satu kesepahaman terkait implementasi UU No.14 tahun 2008 maupun Permendagri No.3 tahun 2017,” ulasnya.

Ia berharap, penilaian itu menjadi ajang untuk diskusi dan silaturahmi. “Sehingga tujuan kita memaksimalkan PPID di seluruh badan publik itu bisa terlaksana. Karena tujuan PPID memang untuk memasifkan keterbukaan informasi terhadap publik,” tuturnya.

Kemudian sambung Noval, bagaimana PPID itu bisa melindungi badannya sendiri dan bagaimana keterbukaan informasi publik bisa memenuhi hak-hak masyarakat untuk mengakses informasi publik terhadap pemerintahan.

Lebih lanjut Noval menambahkan, point penilaian yang dilakukan seperti komitmen pimpinan PPID, Kolaborasi dengan seluruh stakeholder, komunikasi dengan seluruh pihak dan inovasi di era digital bagaimana PPID beradaptasi dengan proses digitalisasi tersebut. “Ada sekitar 50 badan publik yang telah dikunjungi dan hari ini merupakan visitasi terakhir yang ada di luar daerah. Dan selanjutnya minggu depan kita akan fokus ke PPID dan PT (Perguruan Tinggi) di Kota Padang,” tutupnya.

Terpisah, Kadis Kominfo Pariaman Hendri menyampaikan, PPID merupakan media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Ke depan setelah penilaian itu akan ada beberapa perlengkapan yang perlu dibenahi. “Seperti TV touch screen, kemudian aplikasi yang menunjang kinerja PPID sehingga platformnya betul-betul terintegrasi. Mulai dari pembantu sampai PPID utama. Setelah itu kita melakukan peningkatan kapasitas SDM,” ulas Hendri.

Lanjutnya, melakukan Branch Marking dengan melihat PPID yang telah maju cara pengelolaannya. “Sehingga PPID kita bisa lebih maju dan menjadi PPID yang bisa menjawab kebutuhan seluruh masyarakat dalam keterbukaan informasi,” ulasnya. (war)