19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tanah Terlantar Bakal Diambil Negara

JAKARTA, KP – Pemerintah akan membentuk bank tanah sesuai dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya bank tanah ini akan mengambil alih tanah-tanah masyarakat yang terlantar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakanada beberapa kategori tanah terlantar yang nantinya bisa diambil alih oleh pemerintah. Misalnya tanah yang tak terurus oleh pemiliknya sedangkan sang pemilik sudah meninggal dunia.

“Ada tanah seseorang yang sudah ada pemiliknya tapi pemiliknya punah, sudah pergi keluar negeri, itu diambil (oleh) bank tanah,” ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual seperti dikutip dari okezone.com, Jumat (16/10).

Ia menjelaskan yang dimaksud terlantar adalah ketika tanah tersebut tidak pernah diurus oleh sang pemilik. Malah ada beberapa pemilik yang justru tidak mengetahui tanah miliknya sendiri.

“Itu anda kebanyakan tanah makanya terlantar. Kalau anda punya (tanah), anda peduli, anda tanam kerjasama dengan petani supaya bermanfaat (maka) itu bukan tanah terlantar,”kata Sofyan.

Sebagai informasi, Bank tanah merupakan perantara alias intermediary yang mengelola tanah-tanah telantar atau yang habis masa hak guna usahanya (HGU) dan tidak diperpanjang. Sesuai dengan fungsinya, pengelola bank tanah bakal mengalihkan manfaat tanah-tanah tak bertuan menjadi lahan untuk kepentingan masyarakat.

Tanah-tanah tidak produktif itu nantinya akan digunakan sebagai lahan perumahan rakyat di perkotaan yang diberikan kepada rakyat dengan harga murah, bahkan gratis. Bisa juga digunakan untuk pembangunan taman-taman kota atau untuk kepentingan reforma agraria sebagai lahan pertanian.

Ditambahkan Sofyan, untuk tanah-tanah adat nantinya tidak akan menjadi objek yang diambil alih oleh bank tanah. Apalagi jika status tanah tersebut diperkuat dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

“Tanah masyarakat adat bukan objek tanah terlantar, jadi kita sangat menghargai. Jadi itu tetap tanah masyarakat adat tidak akan pernah terlantar,” katanya.

Bank Tanah dibentuk oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuannya diatur dalam Bagian Keempat mengenai Bank Tanah mulai Pasal 125.Dalam Pasal 125 disebutkan bahwa bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank tanah akan berbentuk badan yang terdiri atas komite, dewan pengawas dan badan pelaksana. Nantinya ada tiga Menteri yang ditunjuk sebagai pengawasnya oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah Kementerian ATR.

Hanya saja, Sofyan tidak menyebutkan dua kementerian lainnya. Namun dirinya memberikan bocoran jika Kementerian Keuangan kemungkinan besar akan dimasukan karena menyangkut aset negara.

“Organisasi Bank Tanah akan menjadi organisasi yang powerful, terdiri atas tiga orang. Selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk siapa sebagai komite, apakah mungkin Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, atau PUPR,” ujarnya.

Sofyan memperkirakan, secara legal, Bank Tanah akan mulai berdiri pada tahun 2021. Sebagai pengelola, pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada pihak profesional untuk menempati posisi eksekutif dalam manajemen Bank Tanah yang perekrutannya dilakukan secara terbuka.

Di samping itu, pemerintah juga akan menggandeng tujuh orang yang mengisi posisi Dewan Pengawas Bank Tanah. Tiga orang di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen.

Sofyan mengajak pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menjadi dewan pengawas. Misalnya, aktivis agraria. Keberadaan dewan pengawas, kata Sofyan, penting agar kinerja lembaga tersebut tetap transparan dan sesuai dengan marwah pembentukannya.

“Kita terbuka, eksekutifnya dari profesional yang mengelola bank tanah,” ucapnya. (ozc)