19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Disdikbud Pasbar Gelar Sosialisasi Koordinasi Implementasi SPM PAUD Pra-SD

SIMPANGEMPAT, KP – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Koordinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pra Sekolah Dasar di Auditorium Kantor Bupati setempat. Sosialisasi yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut itu dimulai selama dua hari, yakni Senin dan Selasa (19-20/10).

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pasbar H. Marwazi, Kepala Bidang PAUD/PNFI Erwanzi, Kepala Seksi Kurikulum PAUD/PNFI Mariana Lubis, Kepala Seksi Kesiswaan Yuhardi, Kepala Seksi PMGTK PAUD/PNFI M. Yefrizaldi Lubis, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sofyan Siregar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasbar, Marwazi menyampaikan, seyogyanya kegiatan itu dibuka dan dihadiri Pjs Bupati Pasbar, namun karena adanya kegiatan pembahasan anggaran APBD tahun 2021 di Kota Padang, maka sambutan diwakili Kadisdikbud sendiri. “Pemkab Pasbar sangat mendukung keberlangsungan dan kegiatan PAUD di Pasbar. Hal itu telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,” jelas Marwazi B di Simpang Empat kepada Koran Padang, Senin (19/10).

Dijelaskannya, program kegiatan itu merupakan bentuk kerjasama Pemkab Pasbar dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Perbup itu sendiri ditegaskan, Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal bagi anak usia 4 hingga 6 tahun. “Jadi, ke depan tidak ada lagi sekolah yang memasukkan anak usia 2 tahun ke dalam data dan menuntut dibayarkannya BOP, itu sudah jelas tidak bisa,” tegasnya.

Kemudian lanjutnya, Kepala Sekolah juga ditegaskan agar lebih selektif menerima tenaga pendidik, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. “Jangan ada lagi sekolah yang menerima lulusan SMP sebagai tenaga pendidik di PAUD. Karena, mendidik anak PAUD itu tidak semudah mendidik Mahasiswa,” ucapnya.

Terakhir dijelaskannya, di dalam Perbup itu sendiri ditegaskan Pemerintah Nagari bisa mendanai PAUD yang ada di wilayahnya dengan syarat telah diserahkan kepada Nagari dalam hal pengelolaannya.

Sementara Kepala Bidang PAUD/PNFI Disdikbud Pasbar yang sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan Sosialisasi, Erwanzi menyampaikan, kegiatan itu diikuti sebanyak 45 orang peserta. “Di antaranya ada Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) dari 11 Kecamatan, Penilik PAUD sebanyak 7 orang, Ketua Pusat Kegiatan Gugus (PKG) 11 orang dan Kepala Sekolah PAUD 15 orang, sehingga total peserta berjumlah 45 orang,” katanya di Simpang Empat.

Ditambahkan Erwanzi, kegiatan itu merupakan kegiatan yang berasal dari anggaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. “Kegiatan ini di Sumbar hanya diperoleh oleh Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung dan Dharmasraya,” ujarnya didampingi Kepala Seksi Kurikulum PAUD/PNFI, Mariana Lubis. (rom)