Komisi III DPRD Sumbar Gelar Sosialisasi Perda AKB di Agam

LUBUKBASUNG, KP – Komisi III DPRD Provinsi Sumatra Barat gelar sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Agam. Sosialisasi yang dihadiri 5 orang dari Komisi III DPRD Sumbar itu diikuti ninik mamak, tokoh masyarakat, pihak kecamatan dan lainnya, di aula Kantor Bupati Agam, Senin (19/10).

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal menyebutkan, lahirnya Perda nomor 6 tahun 2020 itu berangkat dari semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di wilayah Sumbar, di mana kasus hariannya cukup tinggi bahkan sempat tembus dua tertinggi di Indonesia. “Terjadinya penambahan angka kasus yang signifikan, membuat tim kesehatan kewalahan untuk menanganinya, sehingga mata rantai Covid-19 semakin sulit untuk diputus,” ujarnya.

Dijelaskan Afrizal, dirinya sendiri 21 hari menjalani isolasi untuk berjuang melawan Covid-19 tersebut. Dari sana diakuinya bahwa virus corona memang nyata adanya. Hal itu terjadi hanya karena sedikit kesalahan dalam pemakaian masker yang tidak tertutup sampai ke hidung.

Terkait penanganan Covid-19 lanjutnya, berbagai aturan telah dikeluarkan pemerintah agar disiplin protokol kesehatan, namun sepertinya kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena masih banyak yang belum percaya adanya Covid-19.

Dengan begitu katanya, Pemprov Sumbar bersama DPRD membuat sebuah produk hukum untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam memakai masker. Menurutnya, Perda tersebut adalah Perda tercepat di Indonesia yang memakan waktu tidak sampai 1 bulan, dan proses pembentukannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

“Prioritas Perda ini bukan untuk memberikan sanksi, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran disiplin protokol kesehatan. Tidak hanya masyarakat, organisasi pemerintahan dan lainnya juga menjadi sasaran dari Perda ini,” katanya.

Namun jelasnya, jika ada orang yang melanggar baik bagi perorangan maupun penanggung jawab kegiatan atau usaha, sanksi terpaksa diberlakukan, mulai dari sanksi teguran, administrasi, denda dan kurungan. “Sanksi denda dan kurungan berlaku apabila sanksi administrasi telah dijatuhkan kepada pelanggar,” terangnya.

Sementara itu Pjs Bupati Agam, Benni Warlis mengatakan, Pemprov Sumbar telah melahirkan satu payung hukum yang jelas dalam penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus corona dapat diatasi dengan cepat. “Sebelumnya kita sudah sosialisasikan Perda ke setiap kecamatan yang juga melibatkan tungku tigo sajarangan serta memanfaatkan khutbah Jumat untuk mensosialisasikan Perda ini,” sebutnya.

Besok katanya, tim sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan penindakan bagi orang yang melanggar Perda tersebut. Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini Agam berada pada zona orange yang kasus Covid-19 nya mencapai 934 kasus dan meninggal 12 orang. Namun untuk tingkat kesembuhan sudah di angka 574 orang. (rzk)

Next Post

Kapolres Pasbar Serah Terimakan Dua Jabatan Kasat

Sen Okt 19 , 2020
SIMPANGEMPAT, KP – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat (Pasbar) AKBP Sugeng Hariyadi, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) dan Kasat Pembinaan Masyarakat (Binmas) di Halaman Mapolres setempat, Senin (19/10). Pada kesempatan itu, Jabatan Kasat Reskrim Polres Pasbar diserahkan dari AKP Omri Yan Sahureka […]