19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Komisi V DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda AKB di Bukittinggi

BUKITTINGGI, KP – Guna penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Komisi V DPRD Sumbar melakukan sosialisasi kepada jajaran Pemko Bukittinggi di Aula Balaikota Bukittinggi, Senin (19/10).

Tampak hadir dalam sosialisasi itu Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin, Sekda H. Yuen Karnova, Asisten I Nofrianto CH dan Kepala SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi serta Tagana Kota Bukittinggi. Sementara dari Komisi V DPRD Sumbar turut hadir Donizar, Ismet Amzis, Maigus Nasir, Nofrizon dan Deswipetra Dt. Manjinjing Alam.

Ismet Amzis selaku pemberi materi mengatakan, Perda itu lahir karena dilatarbelakangi Pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya sangat berdampak kepada berbagai aktivitas kehidupan. Di mana mencakup bidang sosial kemasyarakatan, perekonomian dan pemerintahan. Untuk itu tindakan pencegahannya perlu diatur dengan Perda yang bersifat mandatory, di mana dapat diikuti kabupaten dan kota di lingkup Provinsi Sumbar.

“Dengan telah adanya Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, mari kita sosialisasikan secara bertingkat hingga ke RW dan RT sehingga bisa dipahami masyarakat. Mari kita samakan persepsi kita untuk benar-benar menegakkan Perda ini di Bukittnggi,” ujar Ismet Amzis.

Dikatakannya, substansi dari Perda AKB yang berisikan 10 bab dan terdiri dari 117 pasal itu adalah untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi perorangan. Pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi pelaksana kegiatan atau usaha, kemudian juga bagi Pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga. Instansi pemerintahan kemudian juga mengatur peran serta dan partisipasi masyarakat, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama penegakan hukum, penghargaan serta pendanaan. “Bagi yang kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi berupa administratif maupun pidana kurungan yang tujuannya menimbulkan efek jera bagi pelanggar Perda AKB ini,” tuturnya.

Sementara itu Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin, mengucapkan terima kasih kepada Komisi V DPRD Sumbar yang telah memberikan sosialisasi di hadapan Kepala SKPD Kota Bukittinggi, sehingga nantinya akan menjadi satu pemahaman terhadap Perda AKB. “Atas nama Pemko Bukittinggi, kita mengucapkan terima kasih kepada komisi V DPRD Provinsi Sumbar yang telah memberikan sosialisasi Perda Nomor 6 tahun 2020, karena hal ini tentunya untuk menyamakan persepsi kita terhadap Perda ini,” ujarnya.

Disebutkannya, di Bukittinggi sendiri Perda tersebut telah disosialisasikan dan juga telah ada tim yang akan melakukan penindakan apabila adanya pelanggaran. “Di samping itu, Bukittinggi sebelumnya juga telah menyiapkan Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” ungkapnya. (eds)