24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Solok Tetapkan PerubahanPropemperda2020 dan 2021

SOLOK, KP – DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dalam Penetapan PerubahanProgram Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 dan Propemperda tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok, baru-baru ini.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Lucki Efendi, dihadiri Sekdakab Solok Aswirman, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekwan Suharmendan para Kepala SKPD Pemkab Solok.

Rapat diawali dengan pembacaan Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)DPRD Kabupaten Solok dengan Pemerintah Daerah tentang Sinkronisasi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dan Sinkronisasi PropemperdaTahun 2021.

Anggota DPRD Solok, Hafni Haviz menyampaikan, pembentukan Propemperdatersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas, sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah (ranperda) di luar propemperda kecuali dalam hal yang urgensi.

Daftar skala prioritas ranperda yang dimuat dalam Propemperda sesuai dengan indikator yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan berdasarkan perintah peraturan peraturan-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. 

Penetapan skala prioritas idealnya harus memperhatikan rancangan peraturan daerah yang urgen untuk dimasukan, dengan pertimbangan yang urgen inilah proses seleksi sangat dibutuhkan, karena tanpa seleksi dalam artian setiap rancangan yang diajukan dimasukan kedalam Propemperda maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas.

Pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudka, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. (wan)