Ratusan Mahasiswa Pasaman Kembali Gelar Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

admin

LUBUKSIKAPING, KP – Ratusan mahasiswa di Kabupaten Pasaman yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasaman Bergerak (AMPB) kembali melakukan unjuk rasa jilid II di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (20/10).

Salah satu korlap Mahasiswa, Zulkarnain mengatakan, aksi unjuk rasa jilid II tersebut dilakukan atas keterlambatan pihak DPRD Pasaman menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa saat melaksanakan aksi jilid I pada 8 Oktober 2020 lalu tentang penolakan UU Cipta Kerja. “Makanya kami dari AMPB melaksanakan unjuk rasa jilid II ini untuk menuntut adanya bukti bahwa tuntutan kami diterima Presiden (KSP/Mensesneg) dan DPR RI yang menyatakan diterimanya tuntutan tersebut,” terang Zulkarnain di lokasi aksi.

Zulkarnain menjelaskan, pihaknya dari hari pertama usai aksi jilid I sudah mendesak DPRD Pasaman agar mengakomodir tuntutan mahasiswa agar dikirim ke Presiden (KSP/Mensesneg).”Namun tak kunjung ditindaklanjuti DPRD Pasaman. Kemudian pada H+7 setelah melaksanakan aksi jilid I, juga sudah kami desak. Selanjutnya hingga H+10 usai aksi tetap kami minta, namun tak kunjung ditanggapi,” terangnya.

Akan tetapi kata dia, setelah beredar informasi bahwa mereka akan melaksanakan aksi unjuk rasa Jilid II, tiba-tiba pada Senin (19/10) beredar foto surat DPRD Pasaman perihal penyampaian aspirasi Aliansi Mahasiswa Pasaman Bergerak se-Pasaman, tentang Undang-undang Cipta Kerja tertanggal 8 Oktober 2020.

“Padahal AMPB telah melakukan pendesakan berupa ultimatum berkali-kali. Makanya hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa menuntut bukti bahwasanya surat tuntutan AMPB dan DPRD Pasaman telah diterima Presiden (KSP/Mensesneg) dan DPR RI berupa bukti surat terima atau bukti lain yang menyatakan telah diterimanya surat tuntutan tersebut,” tambahnya.

sementara itu aksi unjuk rasa para mahasiswa yang digelar pada Selasa (20/10) langsung diterima Sekretaris DPRD Pasaman, Jon Eri. Hal itu dikarenakan para pimpinan dan anggota DPRD Pasaman tengah melakukan kunjungan kerja keluar Provinsi Sumatra Barat sejak Senin (19/10).

Sekwan Jon Eri mengatakan, DPRD Pasaman sudah menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa dengan melayangkan surat penyampaian aspirasi Aliansi Mahasiswa Pasaman Bergerak (AMPB) se-Pasaman tentang Undang-undang Cipta Kerja tertanggal 8 Oktober 2020 ke DPR RI. “Surat penyampaian aspirasi itu langsung kami kirimkan lewat Kantor Pos Lubuksikaping dan via email. Tadi sudah kami perlihatkan kepada adik-adik mahasiswa bukti pengiriman tersebut,” ungkapnya.

Setelah pihak Sekretariat DPRD Pasaman memberikan penjelasan tersebut kepada para mahasiswa, aksi yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB itu ditutup sekitar 17.30 WIB. Para Mahasiswa membubarkan diri dari depan Gedung DPRD Pasaman dengan tertib. Selain itu aksi unjuk rasa AMPB tersebut langsung mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat gabungan pihak Kepolisian, TNI dan Satpol PP setempat. (nst)

Next Post

Tim Gakkumdu Pasaman Tindak 62 Pelanggar Perda AKB, Dua di Antaranya ASN

LUBUKSIKAPING, KP – Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman, menindak 62 orang pelanggar Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Ketua Tim Gakkumdu Kabupaten Pasaman, Aan Afrinaldi mengatakan, puluhan orang itu ditindak saat turun melaksanakan penindakan pelanggaran Perda AKB di Pasar Benteng Lubuksikaping, […]