19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bapelitbangda Laksanakan Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019

PARITMALINTANG, KP – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padangpariaman mengadakan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 terhadap RKPD Kabupaten Padang pariaman 2021. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bapelitbangda Lantai I, Parit Malintang, Kamis (22/10) itu, dibuka oleh Kepala Bapelitbangda didampingi Penjabat Badan Perencanaan Keuangan Daerah (BPKD). Serta diikuti Kepala OPD dan Subbag Perencanaan atau yang membidangi perencanaan di masing-masing SKPD. 

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Ali Amran menjelaskan, Pemutakhiran Permendagri No. 90 tahun 2019 itu didasarkan kepada Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI No. 050/4189/Keuda, 12 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. “Pemutakhiran ini dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan usulan dari pemerintah daerah dan dibahas tim pemutakhiran di tingkat pusat,” ulasnya.

Lebih lanjut Ali Amran menjelaskan, saat ini pihaknya dalam massa transisi dari SIMDA ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan sistem itu Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun tahun 2020 dan dilaksanakan mulai tahun 2021.

Oleh karena itu sambungnya, diharapkan para Kasubag Perencanaan OPD dapat memahami dan mengerti tentang tata cara penginputan Permendagri yang telah dimutakhirkan. Sehingga RKPD tahun 2021 telah menyesuaikan dengan hasil pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019 yang telah ditetapkan keputusan Permendagri No. 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.   

“Dan ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Renja yang menjadi dasar penyusunan RKPD. Walaupun di tengah pandemi Covid-19, para peserta tetap  antusias mengikuti acara ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Defri Albert melaporkan, kegiatan itu diselenggarakan Bapelitbangda Kabupaten Padangpariaman yang merupakan koordinator terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padangpariaman, pada Kamis dan Jumat (22-23/10). Bapelitbangda mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur terhadap Rencana Kerja yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman 2021.

Disebutkannya, pelaksanaan kegiatan yang diagendakan selama 2 hari itu, sebagian besar OPD telah berhasil melakukan penyesuaian sebagaimana surat dari Dirjen di atas. Tidak banyak kendala yang dihadapi, karena sebagian besar kegiatan yang disesuaikan telah dimapping sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman sangat berharap agar tidak ada lagi penyesuaian ke depannya mengingat akan berdampak terhadap proses penganggaran menuju RAPBD 2021,” tukasnya. (war)