21 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

UMKM Calon Penerima Bantuan di Solsel Mencapai 11.111 Usaha

PADANG ARO, KP – Pelaku UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk sebagai calon penerima bantuan produktif di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) mencapai 11.111 usaha.

“UMKM yang kami usulkan hanya 7.661 usaha, sedangkan data dari Kementerian mencapai 11.111 usaha. Kami sedang melakukan verifikasi terhadap calon penerima,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Solsel, Azizah Mutiadi Padang Aro, Jumat (23/10).

Ia menjelaskan, jumlah calon penerima bantuan produktif yang diberikan Kementerian UMKM lebih besar dari usulan Pemkab, karena mencakup usulan dari Bank, Koperasi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Pegadaian serta Penyertaan Modal Negara (PMN).

Selain itu, tambah dia, berdasarkan hasil verifikasi, juga ada masyarakat yang berdomisili di luar Solsel, tetapi masuk sebagai penerima manfaat, karena memiliki NIK di daerah tersebut.

Azizah juga mengatakan adanya kemungkinan proses input data sebanyak dua kali, yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta Bank atau Koperasi, sehingga terjadi adanya double data dan peningkatan jumlah penerima bantuan.

Lebih lanjut dijelaskannya, tambahan penerima bantuan masih dibuka sampai 10 November 2020 dengan menyertakan surat dari nagari terkait usaha yang dijalankan.

“Pengusulan dilakukan melalui nagari, baru diberikan ke Perindagkop, karena nagari yang paling tahu usaha di daerahnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini UMKM Solsel ada yang sudah menerima bantuan produktif dan masih memungkinkan untuk masuk sebagai usulan baru tahap dua.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada Rp12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dan pada tahap awal dialokasikan untuk Rp9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun yang bersumber dari APBN 2020.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Perekonomian, Menkeu, OJK, Menkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas PEN yang kemudian menyiapkan landasan kebijakan untuk program tersebut termasuk, pengalokasikan anggaran, mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan. (ant)