28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bawaslu Bubarkan 51 Kampanye Langgar Aturan di Sumbar, Puluhan ASN Ditindak

PADANG, KP – Bawaslu Sumbar telah membubarkan 51 kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena melanggar aturan.Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan pembubaran dilakukan baik untuk pasangan calon gubernur-wakil gubernur maupun pasangan calon bupati/walikota-wakil bupati/walikota.

“Jumlah tersebut berdasarkan laporan Bawaslu se-Sumatera Barat sampai tanggal 23 Oktober 2020. Pembubaran kampanye dilakukan karena mereka melanggar ketentuan kampanye dan untuk pasangan calon gubernur ada tujuh kali pembubaran.Kalau untuk pemilihan calon bupati dan walikota ada 44 kegiatan yang dibubarkan dengan berbagai jenis pelanggaran,” kata Surya Efitrimen, Minggu (25/10).

Ia mengatakan sampai saat ini total ada 51 kali pembubaran yang dilakukan sejak kampanye dimulai pada 26 September 2020.Pembubaran itu dilakukan karena adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon yang tengah melakukan kampanye.Mereka yang dibubarkan dinilai melanggar karena kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Bagi yang melanggar sanksinya diberikan adalah pembubaran dan peringatan tertulis,” katanya.

Kemudian ada juga pasangan calon yang berkampanye tetapi tidak sesuai dengan STTP yang diajukan dan pelanggaran paling banyak itu kampanye tidak pakai STTP.

Sementara untuk teguran tertulis tujuh kali telah diberikan kepada calon bupati dan walikota sedangkan untuk pasangan calon gubernur wakil gubernur ada lima teguran tertulis.

Ia mengimbau agar para kontestan pilkada tersebut mematuhi protokol kesehatan hingga masa kampanye berakhir.”Kemudian memastikan seluruh kegiatan kampanye mempunyai STTP. Paslon dan tim pemenangan harus memaksimalkan sistem kampanye secara daring,” katanya.

50 ASN LANGGAR NETRALITAS, 25 ORANG DITINDAK

Di sisi lain, Bawaslu Sumbar menindak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran dalam masa kampanye Pilkada Serentak. Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan pelanggaran ASN itu telah ditindaklanjuti dugaan pelanggaran-nya dan hasil rekomendasi juga telah diberikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Rekomendasi sudah diteruskan ke KASN sudah 25 orang ASN yang melanggar netralitas di masa kampanye,” ucap dia.

Ia menjelaskan pelanggaran 25 ASN tersebut terjadi selama masa kampanye saja yang dimulai sejak 26 September 2020. Bahkan sejak gelaran Pilkada 2020 dimulai pihaknya juga telah menindak 25 ASN yang melanggar netralitas.Jadi total ASN yang melanggar netralitas sampai saat ini ada 50 orang.

“Kalau yang sebelumnya ada yang mendeklarasikan diri sebagai calon, mendaftarkan diri ke partai,” katanya.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu seperti melakukan pendekatan ke partai politik, mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan spanduk. Setelah itu menghadiri deklarasi calon hingga memberikan bentuk dukungan pada sosial media maupun media massa.

Kemudian 25 ASN yang melanggar saat masa kampanye sampai saat ini belum diturunkan hukuman disiplin oleh KASN karena masih berproses. Sementara itu pelanggaran sebelum masa kampanye sebagian besar sudah mendapatkan sanksi disiplin.

“Mereka yang sebelumnya sebagian besar diberikan sanksi tingkat sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun,” ujarnya.

Ia mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan politik praktis atau masuk ke ranah aktivitas politik karena melanggar netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kami mengimbau ASN sesuai ketentuan undang-undang agar selalu netral selama pilkada, karena kalau tidak netral maka kami akan proses, tindak lanjuti, dan rekomendasikan ke KASN,” kata Surya Efitrimen.

Selain itu dirinya juga juga mengingatkan ASN, TNI dan Polri agar berlaku netral selama pilkada.Menurut dia hingga saat ini belum menemukan adanya pelanggaran netralitas oleh TNI dan Polri.

“Kita akan terus melakukan pengawasan di lapangan dan memantau di media sosial serta menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran ini,” kata dia. (ant)