Komisi II DPRD Sumbar Dalami Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ke Kemendagri

PADANG, KP- Komisi II DPRD Sumbarmendalami muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Proses pendalaman tersebut, dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), baru-baru ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar,Mahayatul saat dihubungi KORAN PADANG, Minggu (25/10) mengatakan, tujuan pembentukan ranperda itu adalah untuk memberikan perlindungan kepastian usaha yang berkelanjutan.

“Regulasi ini menitikberatkan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh dalam mengembangkan produktivitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” tegas Muhayatul.

Seperti diketahui, lanjut Muhayatul, Sumbar memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap dan kelautan yang cukup besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi perikanan tangkap di Sumbar mencapai 560 ribu ton per tahun sementara yang tergarap baru sekitar 240 ribu ton.

Pada sisi lain, kehidupan masyarakat nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini disebabkan banyak faktor. Terutama keterbatasan peralatan dan kemampuan nelayan dalam mengelola potensi tersebut, yang tentunya harus menjadi perhatian pemerintah.

“Berangkat dari kondisi tersebut, DPRD Sumbar menggagas peraturan daerah yang diharapkan mampu menjadi pendorong meningkatnya produktivitas nelayan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujarnya.

Muhayatul menambahkan, dengan adanya perda, maka pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyusun kebijakan dan program lebih banyak lagi untuk pengembangan nelayan secara jelas dan terarah. Termasuk pembiayaanya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

“Pada akhirnya masyarakat nelayan mampu berkembang dan meningkat perekonomiannya, sehingga mendatangkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Ini yang menjadi cita – cita dari ranperda yang digagas tersebut,” tandasnya.

Hasil Konsultasi Komisi II ke KKP

Ranperda Perlindungan Nelayan Bisa Lanjut Dibahas

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurfirmanwansyah menambahkan, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan usul prakasa Komisi II DPRD Sumbar. Hal yang melatar belakangi digagasnya Ranperda ini adalah, masih tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir yang notabene bekerja sebagai nelayan.

“Meskipun potensi sumber daya perikanan Sumbar cukup besar, selama ini masih sulit bagi nelayan kita meningkatkan taraf hidupnya. Maka dari itu kita berupaya mengakomodir aspirasi dari para nelayan ini, bagaimana supaya dia mampu dan sejahtera. Pemerintah tugasnya kan mensejahterakan masyarakat,” paparnya.

Ia menuturkan, dengan selesainya konsultasi Komisi II DPRD akan melanjutkan pembahasan dengan mengundang sejumlah pihak. Diantaranya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar, serta perwakilan dari kabupaten/kota. “Nanti kita juga akan studi banding ke daerah yang telah memiliki Perda serupa,” tukasnya.

Sedangkan, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo mengatakan, dengan dibentuknya Ranperda ini, diharapkan ke depan taraf hidup masyarakat nelayan bisa ditingkatkan, karena telah ada dasar hukum jelas untuk penganggaran dan melakukan pemberdayaan.

“Intinya Perda ini bertujuan melindungi nelayan, karena sejauh ini keberpihakan pemerintah untuk nelayan kita terbilang masih kurang. Melalui Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kita berharap nelayan-nelayan di Sumbar bisa tersentuh dan terangkat derajatnya,” tukas politisi Gerindra tersebut. (*)

Ketua dan Anggota KOMISI II

1. Arkadius Datuak Intan Bano Ketua.

2. Mahayatul Wakil Ketua

3. Nurkhalis Datuak Bijo Tuo Sekretaris 

4. Yunisra Syahiran

5. Trisuryadi

6.Nurfirman Wansyah

7.Budiman Datuak Malano

8.Jefri Masrul

9.Safarudin Datuak Bandaro

10. Imral Adenasi

11.Leliarni

Next Post

Razia Marker, Satpol PP Payakumbuh Jaring Pembawa Tuak

Ming Okt 25 , 2020
PAYAKUMBUH, KP – Saat melakukan operasi yustisi penegakan Perda AKB di sekitar kawasan Pasar Ibuh,petugas Covid-19 Kota Payakumbuh mendapati seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker membawa 6 buah jerigen berisi tuak. Kepala Satpol PP Payakumbuh, Devitra menyebutkan, warga yang tertangkap tangan membawa tuak tersebut mengaku hendak membawa minuman memabukan […]