28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tim Terpadu Pemko Padang Lakukan Pengawasan Minol di Kafe

PADANG, KP – Tim Terpadu Pemko Padang melakukan pembinaan dan pengawasan minuman alkohol (minol) di kafe, bar, dan karaoke di Kota Padang. Ada 12 kafe, bar, dan karaoke yang dikunjungi oleh Tim Terpadu yang beranggotakan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, BPOM, Satpol PP, Dinas Pangan, dan DPMPTSP itu.

Koordinator Tim Terpadu Heriza Syafani mengatakanpembinaan dan pengawasan minol ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Pemko Padang.

“Dalam pembinaan dan pengawasan minol tersebut, kita memeriksa masa berlaku izin usaha dan penempatan penjualan minuman alkohol sesuai izin usaha,” ujar Heriza, Senin (26/10).

Saat pengawasan, pihaknya masih menemukan ada beberapa kafe yang menjual minuman di ruangan karaoke. Padahal, minol hanya boleh dijual di lokasi bar.Mendapati temuan itu, dia menyampaikan agar pelaku usaha memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.

“Dalam pengawasan ini kita hanya melakukan pembinaan. Untuk penindakan selanjutnya kita serahkan kepada dinas terkait,” tuturnya.

SEJUMLAH KAFE MASIH LANGGAR PROKES

Dalam pengawasan itu, Tim Terpadu juga melakukan sosialisasi terkait Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Gubernur nomor 360/223/Covid-19-SBR/X-2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) serta menyampaikan sanksi jika pelaku usaha tidak mematuhi Perda dan Instruksi Gubernur tersebut.

Koordinator Tim Terpadu Pengawasan dan Pembinaan Dinas Perdagangan Heriza Syafani mengungkapkan dari hasil sidak di sejumlah kafe, bar, dan karaoke masih ditemukan beberapa kafe yang tidak abai terhadap protokol kesehatan. Misalnya, tidak adanya tanda silang di kursi sebagai panduan jagar jarak, pengunjung yang tidak menjaga jarak, dan tempat tempat cuci tangan yang dibuat seadanya.Mendapati hal itu, dia mewanti-wanti agar pelaku usaha mematuhi protokol kesehatan.Sebab, jika protokol kesehatan tidak dijalankan maka ada konsekuensi yang akan diterima sesuai Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang AKB. (ip)