18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KEPALA DAERAH PUNYA WEWENANG TETAPKAN APBD, Masyarakat Diimbau Cermat Jatuhkan Pilihan Saat Pilkada

BUKITTINGGI, KP – BUKITTINGGI, KP – Anggota DPRD Bukittinggi Asril mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengukur calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada berdasarkan kekayaan atau bantuan yang diberikan saat kampanye. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk menilai kepala daerah dari keberaniannya mengambil kebijakan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jangan sampai kebijakan yang diambil kepala daerah justru menimbulkan keluh kesah di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan, pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014pasal 313ayat (1), disebutkan apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan berasama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Rancangan Perda Tentang APBD oleh kepala daerah dan DPRD, maka kepala daerah dapat menyusun dan menetapkan perwako tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

“Artinya, berdasarkan undang-undang itu kepala daerah bisa menetapkan APBD jika tidak ada persetujuan bersama DPRD,” ulas politisi NasDem itu kepada KORAN PADANG, kemarin.

Oleh karena itu, imbuhnya, kekuasaan tertinggi sejatinya ada ditangan rakyat karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, Asril mengungkapkan DPRD juga tidak dapat menghentikan keinginan-keinginan pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Sehingga, sering DPRD disalahkan masyarakatkarena munculnya kegiatan-kegiatan yang tidak popular atau tidak disukai masyarakat.

“Dalam hal ini, seringkali masyarakat melemparkan kesalahan kepada DPRD,” tuturnya.

Padahal, lanjutnya, pasal 313 tersebutlah yang membatasi fungsi DPRD dalam memaksakan kehendak. Atas dasar itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar mencermati dan berhati hati dalam menenetukan pilihan terhadap calon kepala daerah yang akan dipilih pada pilkada serentak tahun ini.

“Untuk itu, kami mengimbaupilihlah kepala daerah yang bisa diajak bekerjasama membuka ruang diskusi seluas-luasnyadan menghormati aspirasi serta keinginan masyarakat,” ujar Asril yang juga timses paslon walikota dan wakil walikota Bukittinggi nomor urut tiga itu. (eds)