19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PEMKO DAN DPRD BUKITTINGGI SEPAKATI KUA-PPAS 2021, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp648 Miliar Lebih

BUKITTINGGI, KP – Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Kota Bukittinggi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi tahun 2021. Nota Kesepakatan ituditandatangani dalam rapat paripurnadi gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (27/10).

Anggota DPRD BukittinggiAsrilselaku juru bicara DPRD memaparkan dalam Rancangan KUA PPAS tahun 2021 ini prioritas pembangunan diarahkan kepada pemulihan ekonomi dampak covid-19, pemenuhanan sarana prasarana pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir, pelaksanaan kegiatan pemerintah umum, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Pembahasan dilakukan oleh Banggar bersama TAPD serta SOPD terkait pada 12-16 Oktober 2020,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk Pendapatan Daerah pada KUA PPAS 2021disepakati sebesar Rp648 miliar lebih dengan rincian PAD sebesar Rp132 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp516 miliar lebihterdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp493 miliar lebih dan pendapatan transfer antar daerah Rp22 miliar lebih.

“Sedangkan belanja daerah pada KUA PPAS 2021berjumlah Rp706 miliar lebih, terdiri dari belanja operasi Rp576 miliar lebih, belanja modal Rp119 miliar lebih, dan belanja tidak terduga Rp10 miliar. Sementara belanja transfer pada KUA PPAS tahun 2021 initidak dianggarkan, baik berupa belanja bagi hasil maupun belanja bantuan keuangan. Kemudian, pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp57 miliar lebih,”tutur Asril.

Pada rapat paripurna itu Ketua DPRD BukittinggiHerman Sofyanmenyampaikan apresiasi atas kerja keras anggota DPRD, Banggar, dan TAPD yang telah melakukan pembahasan RKUA-PPAS tahun 2021.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan RKUA PPAS, termasuk pada hantaran terdapat defisit Rp229 miliar lebih. Namun karena kerja keras kedua lembaga dalam pembahasan, kondisi defisit tersebut dapat ditekan hingga Rp0. Sehingga, kondisi RKUA PPAS 2021 menjadi seimbang,” ungkap Herman Sofyan.

Pjs Walikota BukittinggiZaenuddinturut mengapresiasi kinerja Banggar DPRD dan TAPD Kota Bukittinggi. Nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2021 ini, sebutnya, akan jadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bukittinggi tahun 2021.

“Penyusunan KUA PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan pemda. Kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi pemko untuk menyusun R-APBD 2021 yang akan disampaikan dalam beberapa waktu kedepan,” pungkasnya. (eds)