49,8 Persen Masyarakat Sumbar Jadi Pengangguran Sejak Pandemi

PADANG, KP – Spektrum Politika Institut, sebuah lembaga riset dan konsultan menggelar survei tentang persepsi masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) pada pandemi Covid-19. Dalam siaran pers yang disiarkan Senin (5/10) oleh direktur lembaga ini Andri Rusta, disebutkanriset digelar pada 10-15 September yang lalu.

Seperti dilansir Langgam.id, Spektrum Politika Institut mewawancarai 1220 orang responden yang menjadi sampel secara bertingkat (multistage random sampling) di 19 kabupaten/kota. Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota. Margin of error dari sampel yang diambil tersebut adalah sebesar 2,9 persen.

Untuk menjaga kualitas survei ini, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

Salah satu temuan dari hasil survei itu menyebut, 49,8 persen masyarakat Sumatera Barat mengakui kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19 . Berikut jawaban masyarakat saat ditanya bagaimana pandangannya terkait dengan Pandemi Covid-19 ini, sebagaimana dirilis survei itu:

a. Sebanyak 89,1 persen masyarakat setuju bahwa Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi mereka semakin memburuk. Tentu keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena hampir semua masyarakat mengalami dampak ekonomi yang serius akibat COVID-19 ini;

b. Sebanyak 49,8 persen masyarakat Sumatera Barat mengakui kehilangan pekerjaan sejak Pandemi COVID-19 ini mulai menjangkiti masyarakat;

c. Hal positif yang patut diapresiasi dari kerja pemerintah adalah sebanyak 86,8 persen masyarakat Sumatera Barat sudah mendapatkan informasi tentang Pandemi COVID-19 ini;

d. Menariknya sebanyak 39,9 persen masyarakat Sumatera Barat percaya bahwa Pandemi COVID-19 ini adalah konspirasi atau persekongkolan negara-negara besar di dunia. Tentu ini juga mempengaruhi perilaku mereka dalam mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah;

e. Sebanyak 65,5 persen masyarakat Sumatera Barat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah/pemerintah dearah telah menerima paket bantuan sosial. Artinya, masih ada 34,5 persen dari mereka yang belum menerima paket bantuan sosial tersebut. Padahal secara ekonomi sangat banyak mereka yang mengalami dampak ekonomi terkait dengan COVID-19 ini;

f. Satu hal yang mengejutkan adalah sebesar 90,1 persen dari masyarakat Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka akan datang ke TPS untuk memberika suara dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Antusiasme masyarakat ini tentu perlu didalami lebih jauh. Apakah fenomena ini terkait dengan keinginan masyarakat yang memang menunggu pemberian dari calon kepala daerah yang selalu dilakukan dalam setiap Pilkada yang biasanya diberikan dalam bentuk hadiah, souvenir atau pemberian uang.

RESPON GUBERNUR

Survei Spektrum Politika Institut menyebut sebanyak 39,9 persen masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) percaya bahwa pandemi covid-19 adalah konspirasi atau persekongkolan negara-negara besar di dunia. Menanggapi hasil survei tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait covid-19.

“Pemerintah sudah mensosialisasikan, kalau tidak percaya juga apa boleh buat, itu urusan dia, nanti kalau sudah kena baru dia percaya, gitu saja,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/10).

Meski banyak yang tidak percaya, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat yang tidak tahu, bisa saja diberitahu, tapi kalau diberitahu dia tidak percaya itu urusan masing-masing.

“Kalau tidak percaya terus dikasih apa lagi, dia sudah tahu kok, urusan dia saja, kita maksimalkan saja, kita tetap sosialiasi kepada siapa saja,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi dan daerah akan terus mensosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kepada masyarakat untuk memutuskan penyebaran covid-19. Nantinya akan diterapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. (lgm)

Next Post

Tok! DPR Sahkan UU Cipta Kerja

Sen Okt 5 , 2020
JAKARTA, KP – Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10). Meskipun dihujani interupsi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan juga drama-drama politik, RUU kontroversial […]