BANYAK MASYARAKAT ABAI SOAL PROKES, Rustam Effendi: Pemerintah Harus Beri Edukasi Secara Perlahan

PADANG,KP- Berbagai upaya maksimal telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar), khususnya Kota Padang.

Di mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19, hingga rencana terbaru dengan pemberlakuan Perda AKB yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, pandemi Covid-19 hingga saat ini masih sulit teratasi, hal ini didukung oleh masih enggannya masyarakat dalam penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat.

Anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi mejelaskan pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara perlahan-lahan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol 3M untuk melindungi diri dari bahaya Covid-19.

“Sebenarnya, masyarakat abai menjalankan protokol kesehatan karena belum ada di lingkungan dan keluarganyayang terpapar Covid-19. Oleh karena itu, penyadaran terhadap kelompok masyarakat untuk diteruskan kepada individu sangat lah penting,” katanya kepada wartawan di Padang,Sabtu (24/10).

Lebih lanjut Rustam Efendi memandang penegakan hukum harus dilakukan agar menciptakan kesadaran kepada masyarakat.”Harus ada hukum yang tegas, terhadap pelanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu kepada masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah Pengamat Komunikasi dari Universitas Andalas (Unand) Dr Emeraldy Chatramenjelaskan, upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum maksimal. Menurutnya, mengubah prilaku masyarakat dalam penerapan 3M itu harus serius, dan tidak asal-asalan.

“Saya melihat komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan rakyat tidak terjalin dengan baik, pemerintah masih menggunakan azas communicator oriented yang menjadikan pemerintah menjadi sentral. Yang harus dilakukan pada saat ini pemerintah menjalin komunikasi interaktif dengan masyarakat. Pemerintah mendengar rakyat, dan rakyat mendengarkan pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emeraldy mempertanyakan apakah pemerintah memahami masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan?

“Pertanyaan saya cukup sederhana saja, tetapi implikasinya sangat luas. Sampai kapan pemerintah kesal kepada masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan. Jika pemerintah tidak paham, akan menciptakan kesalahan kebijakan yang akan diambil. Tentu ini sangat merugikan sekali,” ujarnya.

Emeraldy berharap pemerintah harus berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat untuk menjelaskan sisi positif dari kepatuhan pada protokol kesehatan. “Pemerintah harus hadir di rumah-rumah penduduk untuk bicara dari hati ke hati tentang pentingnya protokol kesehatan,” pungkasnya.(bim)

Next Post

ANTISIPASI PENULARAN COVID-19 DI WAKTU LIBUR PANJANG, Objek Wisata Bukittinggi Bakal Perketat Protokol Kesehatan

Ming Okt 25 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin bersama Forkompimda Bukittinggi […]