Kapolda Sumbar Temui Peserta Aksi Tolak Omnibus Law

PADANG, KP – Aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumbar, Kamis (8/10), kembali ricuh. Sekelompok pendemo melemparkan batu dan petasan ke arah gedung DPRD Sumbar.

Aksi demo awalnya dilakukan sekelompok mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak pukul 12.00 WIB. Hingga pukul 14.00 WIB aksi tersebut masih berlangsung tertib meski diwarnai pembakaran ban.

Ketua DPRD SumbarSupardi juga sempat menemui mahasiswa. Dia berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Saya pastikan sekali lagi bahwa aspirasi yang disampaikan akan kita terima dan langsung dikirim kepada yang bersangkutan. Bukti pengiriman akan kita kirimkan kepada adik-adik semua,” kata dia.

Namun, tak berapa lama setelah itu sekelompok pendemo lainnya melemparkan batu, pecahan akca, dan petasan dari arah bundaran di depan gedung DPRD. Sebagian dari mereka tampak memakai seragam putih abu-abu.

Polisi pun langsung bergerakmasa. Selain membuat barikade, polisi juga mengejar dan menangkap sejumlah pendemo yang melakukan pelemparan.

Pasca bentrokan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto langsung meninjau lokasi demo. Kapolda menyapa para mahasiswa dan menanyakan asal muasal kampus mereka. Dia juga meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tidak anarkis.

“Masyarakat jangan anarkis, ya. Silakan sampaikan pendapat, tapi jangan anarkis ya. Itu saja,” kata Kapolda. Dia juga menyampaikan kepada para peserta aksi untuk tidak terprovokasi dengan kelompok yang tidak ada berkepentingan.

Memasuki sore, aksi demo masih berlanjut. Kali ini demonstrasi gelombang kedua itu dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus Kota Padang. Mereka datang sekitar pukul 15.30 WUB dengan membawa bendera organisasinya, seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, dan KAMMI. Meskipun diguyur hujan, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi itu tetap melakukan orasi di depan pintu masuk DPRD Sumbar.

Saat melangsungkan aksinya, para utusan dari beberapa organisasi melakukan orasi di depan kantor DPRD. Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Hingga menjelang petang, aksi unjuk rasa tersebut masih berlangsung dan berjalan dengan tertib meski diwarnai pembakaran ban bekas.

Bersamaan dengan itu, masing-masing utusan dari berbagai organisasi tampak bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Mereka menginginkan perwakilan setiap organisasi bisa masuk untuk meminta surat pernyataan DPRD Sumbar menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Negosiasi tersebut berakhir dengan diterimanya permintaan mereka. Tepat pukul 16.32 penyampaian aspirasi dari keenam perwakilan organisasi yang dinaungi Cipayung Plus Kota Padang dilakukan bersama ketua DPRD Supardi di ruang rapat Khusus satu gedung DPRD Sumbar.

Selain dihadiri ketua DPRD, perwakilan dari pemerintah daerah Sumbar Kesbangpol dan tim tenaga ahli DPRD tampak ikut menghadiri mediasi itu. Sementara, jajaran kepolisian berjaga-jaga di depan pagar besi yang melingkar dari pintu timur hingga barat kantor DPRD Sumbar.

Next Post

Polisi Sita Puluhan Kubik Kayu Siluman

Kam Okt 8 , 2020
LIMAPULUH KOTA, KP – Puluhan kubik kayu ‘siluman’ yang tidak memiliki dokumen sahdiduga hasil illegal logging di kawasan Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota disita petugas Satreskrim Polres Limapuluh Kota. Kapolres Limapuluh KotaAKBP Trisno Eko Santoso melalui Kanit II Satreskrim Iptu Heri Yuliardi mengungkapkan pihaknya juga mengamankan […]