Mahasiswa Tuntut Presiden Terbitkan Perppu Tolak UU Cipta Kerja

PAYAKUMBUH, KP- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Payakumbuh Limapuluh Kota (Paliko) menggelar aksi demontrasi ke DPRD Kota Payakumbuh, Jumat siang (9/10).

Aksi turun ke jalan tersebut diikuti ratusan mahasiswa, yang dimulai dari kampus Unand Payakumbuh (Fakultas Ekonomi) dan kemudian melakukan long march serta berorasi di depan kantor DPRD Payakumbuh. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari ratusan personil Polres Payakumbuh dan Polres Limapuluh Kota, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Dalam orasinya yang disampaikan secara bergantian, para orator menyampaikan dengan gamblang bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja digodok terburu-buru dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dimasa pandemi.

“Hal ini menjadi alasan dari Aliansi Mahasiswa Paliko melakukan aksi demontrasi ke gedung wakil rakyat DPRD Payakumbuh,” ujar koordinator Aliansi Mahasiswa Paliko, Aditya Kurnia Illahi.

Para mahasiswa tersebut berasal dari Mahasiswa Unand Kampus II Payakumbuh, Mahasiswa Politani Negeri Payakumbuh, Mahasiswa STIH PM Payakumbuh, Mahasiswa STTP Payakumbuh, Mahasiswa STAIDA Payakumbuh, Mahasiswa STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh dan seluruh ikatan Mahasiswa se-Kota Payakumbuh. Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR-RI beberapa waktu lalu dibatalkan.

“Kami menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menciderai semangat reformasi dan menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian SDA jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agararia sejati. Kemudian juga menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh,” tegasnya.

Lalu, juga menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHK sepihak.

Kemudian juga menolak sektor pendidikan dimasukkan ke dalam omnibuslaw cipta kerja dan mendesak pemerintah menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta wujudkan demokratisasi kampus.

“Kami menolak disahkanya UU Cipta Kerja, karena menimbulkan keresahan ditengah masyarakat denganbanyaknya point-point yang bermasalah terlampir dan mengecam keputusan disahkanya UU tersebut di tengah pandemi,” simpulnya.

Mereka mendesak pemerintah agar fokus dalam penanganan pencegahanpenularan Covid-19. “Untuk itu kami mendesak Presiden RI Ir. H. Jokowiuntuktidak menandatangani UU Cipta Kerja, serta mendesak untuk penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembatalan UU Cipta Kerja,” ujar mereka bergantian.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agusdidampingi Wakil Ketua, Armen Faindal yang menerima kedatangan ratusan mahasiswa tersebut menyatakan mendukung aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

“DPRD Kota Payakumbuh menerima aspirasi para mahasiswa dan akan meneruskan tuntutan para itu ke pihak pemerintah daerah,” pungkas Hamdi Agus. (dst)

Next Post

PASCA GAGALKAN PEREDARAN 100 KG GANJA DI PAYAKUMBUH, Walikota Riza Falepi BeriPenghargaan kepada Tim Gagak Hitam

Jum Okt 9 , 2020
PAYAKUMBUH, KP- Walikota PayakumbuhRiza Falepi memberikan penghargaan kepada Kapolres Payakumbuh […]