MARAKNYA LEMBAGA KEUANGAN NON PERBANKAN, Calon Kepala Daerah Bukittinggi Ditantang Carikan Solusi

BUKITTINGGI, KP – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, berbagai isu dan permasahalaan bermunculan di Kota Bukittinggi. Sehingga isu dan persoalan tersebut menjadi tantangan bagi para calon Kepala Daerah bersama wakilnya untuk dicarikan solusinya.

Seperti yang dikatakan Politisi Partai Nasdem, Asril didampingi Politisi Partai Golkar Edison Katik Basa kepada KORAN PADANG di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (5/10). Di mana semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020, suasana politik di Bukittinggi semakin menarik untuk diikuti. Karena isu itu menjadi tantangan bagi calon Kepala Daerah yang ikut Pilkada tahun ini.

Salah satu isu yang sangat menarik itu kata Asril, terkait marak beroperasinya Lembaga Keuangan Non Perbankan. “Isu itu bermunculan dari orang-orang yang mengatakan ada berdasarkan survey dan ada juga berdasarkan pengamatan di lapangan. Yang mana pada intinya, isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah benar Lembaga Keuangan Non Perbankan itu banyak beroperasi di Bukittinggi atau tidak,” ujarnya.

“Dan apabila ternyata isu itu benar, berarti yang dilakukannya itu tidak sesuai peraturan Perundang-undangan  yang berlaku. Apalagi kalau sistem yang digunakan memberatkan kepada masyarakat. Berarti juga tidak sesuai  dengan slogan masyarakat minangkabau, yaitu ‘Syarak Basandi Kitabullah’,” kata Asril yang juga anggota Komisi II DPRD Bukittinggi itu.

Oleh sebab itu jelasnya, hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus ditangkap calon Kepala Daerah sebagai sebuah permasalahan yang mesti dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Karena praktek Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak sesuai aturan Perundang-undangan biasanya sangat memberatkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Lanjutnya, jangan lagi dikatakan tidak ada aturan yang memayungi untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena negara ini negara hukum dan tidak ada juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma adat budaya yang berlaku di daerah setempat. “Ini menjadi tantangan bagi calon Kepala Daerah untuk mencarikan solusinya. Sebab saat ini masyarakat Bukittinggi terjerat dengan pinjaman kepada Lembaga Non Perbankan yang keabsahannya sangat diragukan,” ungkap Asril diamini Edison katik basa yang juga anggota DPRD Bukittinggi. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pjs Bupati Adib Alfikri Hadiri HUT ke-75 TNI

Sen Okt 5 , 2020
PARIAMAN, KP – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Padangpariaman Adib Alfikri, […]