PELAJARI PENANGANAN DISTRIBUSI BANTUAK DAMPAK COVID-19, Komisi IV DPRD Kota Jambi Datangi Dinsos Kota Solok

SOLOK, KP – Komisi IV DPRD Kota Jambi mendatangi Dinas Sosial Kota Solok untuk belajar terkait penanganan dan pendistribusian bantuan dampak Covid-19 di Kota Solok, di Aula Dinas Sosial Kota Solok, Senin (26/10). Rombongan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Jasrul, yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Solok Zulfadli, beserta jajaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Jasrul mengatakan, tujuan kedatangan rombongan ke Kota Solok untuk menambah wawasan mengenai bantuan-bantuan yang disalurkan Dinas Sosial, terutama bantuan dampak Covid-19. “Terimakasih atas sambutan luar biasa di Dinas Sosial Kota Solok. Rombongan direncanakan berada di Kota Solok selama tiga hari. Tujuan kami adalah memahami penanganan bantuan dampak Covid-19 di Kota Solok, yang menurut kami terlaksana dengan baik,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Solok Zulfadli, mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada rombongan komisi IV DPRD Kota Jambi yang telah memilih Kota Solok sebagai lokasi kunjungan. Dijelaskan Zulfadli, Bulan Maret 2020 dana sebanyak Rp 40 Miliar sudah dianggarkan untuk mengatasi dampak Covid-19 kepada 15 ribu Kepala Keluarga selama tiga bulan. Bantuan tersebut berupa beras 25 Kg dan uang tunai Rp 250 Ribu.

Sedangkan untuk pengamanan penyaluran bantuan, Dinas Sosial melibatkan seluruh tenaga, di antaranya RT, RW, Tagana, PSM, Babinsa, Babinkamtibmas, pegawai kelurahan, anggota Dinas Sosial. Forkopimda juga diminta bantuannya sebagai kontrol agar keamanan penyaluran bantuan dapat terjaga dengan baik. “Setiap KK yang menerima bantuan, rumahnya dipasangi stiker bantuan dampak Covid-19. Tidak hanya itu, bagi warga Kota Solok yang terpapar Covid-19, juga diberikan bantuan untuk isolasi mandiri,” paparnya. (van)

Next Post

Hingga 2020, Pemko Bukittinggi Telah Bangun 20 Gedung Sekolah

Sen Okt 26 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Pembangunan gedung sekolah baru oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, bukan mengacu kepada keinginan pribadi. Melainkan pembangunan itu dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tuntutan 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, H. Melfi Abrar kepada KORAN PADANG di Balaikota Bukittinggi, baru-baru ini. […]