PMII Lakukan Aksi Damai Tolak UU Cipta Kerja

PARIAMAN, KP – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Padangpariaman lakukan orasi damai menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jl. Merdeka Pariaman, Selasa (13/10). Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar orasi sambil membentangkan spanduk dan poster berisi aspirasi dan penolakan terhadap pengesahan omnibus law.
Selain itu belasan mahasiswa juga menggemakan shalawat di depan gedung parlemen sebagai simbol matinya nurani wakil rakyat. Dalam unjuk rasa yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian tersebut, para aktivis menilai sejumlah poin dalam undang-undang cipta kerja itu menimbulkan kontroversi dan menjadi ancaman bagi nasib kaum buruh, pengusaha kecil hingga lingkungan.
“Banyak poin-poin yang menindas rakyat kecil, menindas para pengusaha kecil dan lebih mementingkan korporat dan juga kapitalis. Kemudian ada yang berpotensi merugikan lingkungan dan kelestarian alam dengan dalih investasi,” ujar Koordinator Aksi, Zulfajri.
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung damai itu, mahasiswa mengeluarkan beberapa poin pernyataan sikap. Di antaranya kecewa terhadap DPR dan pemerintah lantaran tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi Covid-19, namun justru ‘menelurkan’ undang-undang yang merugikan buruh dan rakyat.
Selain itu PMII Padangpariaman juga menilai pemerintah telah memfasilitasi kepentingan permainan ekonomi orang yang berkuasa serta kepentingan yang dilegalkan dalam Undang-undang Cipta Kerja. “Dengan dalih sebagai pemulihan ekonomi dan membawa Indonesia dalam era baru perekonomian global,” imbuhnya.
Mahasiswa menilai, pemerintah maupun DPR tidak pro terhadap rakyat kecil khususnya kaum buruh, sebab terdapat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial. Di antaranya dalam Bab IV yakni pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, pasal 79 tentang hari libur yang dipangkas, pasal 88 yang mengubah pengupahan para pekerja serta sejumlah pasal lain.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman, Arwinsyah yang beraudiensi dengan mahasiswa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi mahasiswa yang telah datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan Undang-undang Cipta Kerja.
Dikatakannya, ada beberapa poin yang disuarakan serta diserahkan mahasiswa dengan tujuan disampaikan ke DPR RI. “Kami akan sampaikan tuntutan tersebut ke DPRD, namun sebelumnya kita kordinasi dulu dengan DPRD Provinsi Sumbar,” ulasnya.
Namun sebelumnya, pimpinan DPRD melalui aparat keamanan hanya mau bertemu dengan mahasiswa secara tertutup dengan mengirim perwakilan sebanyak 5 orang. Akan tetapi ditolak koordinator aksi, dengan dasar bahwa mereka datang bersama dan masuk menemui pimpinan dewan juga bersama.

Kemudian pihak kepolisian mengizinkan seluruh para mahasiswa masuk dengan catatan hanya yang memakai almameter saja. Usulan dari pihak kepolisian itu juga ditolak mahasiswa, sehingga akhirnya pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan dua orang wakilnya bersedia menemui para mahasiswa di halaman DPRD Padangpariaman.

Selain itu orasi PMII tersebut mendapat pengamanan dari aparat keamanan, baik TNI, Polri dan Pol PP yang berjumlah sekira 100 personel. Aksi yang dimulai pukul 10.30 itu berakhir pukul 11.30 WIB setelah seluruh permintaan mahasiswa dipenuhi DPRD. (war)

Next Post

Kinerja Empat Madrasah di Audit Tim Kemenag RI

Sel Okt 13 , 2020
BATUSANGKAR, KP – Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag RI melakukan […]