Realisasi Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp4,07 triliun

PADANG, KP – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mencatat realisasi pendapatan negara di Sumbar pada akhir bulan September 2020telah mencapai Rp4,07 triliun, atau 56,98 persen dari target. Namun, pertumbuhan pendapatan negara itu mengalami kontraksi negatif 1,06 persen.

“Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp2,72 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,35 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho di Padang, kemarin.

Heru menyebutsecara detailrealisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp2,72 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,35 triliun.

“Realisasi penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri telah mencapai 45,79 persen dari target tahun 2020. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-September 2020, yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat COVID-19, dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” kata dia.

Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 96,65 persen terhadap target 2020, atau tumbuh positif sebesar 41,62 persen. Penerimaan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan dari bea keluar/pungutan ekspor yang tumbuh 61,02 persen dari penerimaan tahun lalu di periode yang sama.

Ia menambahkan, realisasi PNBP sampai akhir September 2020 mencapai Rp1,35 triliun atau 104,78 persen terhadap target tahun 2020, dan sekaligus lebih tinggi 4,6 persen. Capaian realisasi PNBP ini didorong dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang sampai dengan akhir september 2020 telah mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,13 persen, dan secara agregat telah melewati target PNBP BLU tahun 2020.

Terkait realisasi Belanja APBN triwulan ketiga 2020 di Sumbar hingga akhir September sebesar Rp24,14 Triliun atau sekitar 76,63 persen, dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,08 Triliun dan realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp17,05 Triliun.

Ia menyebutkan secara nominal, realisasi belanja pemerintah K/L sampai dengan September 2020 sebesar 62,70 persen atau lebih baik dibandingkan penyerapan belanja K/L di periode yang sama tahun lalu sebesar 56,57 persen.

“Kinerja realisasi didorong meningkatnya belanja K/L di bulan Agustus dan September 2020 pada hampir seluruh jenis belanja. Hal ini dilakukan seiring kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi penyerapan belanja sebagai langkah nyata untuk menghindari resesi di kuartal ketiga tahun 2020, kata dia.

Realisasi belanja barang ini menunjukkan telah berjalannya beberapa program serta kegiatan Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga yang sempat tertunda akibat adanya pembatasan mobilitas pada triwulan II 2020.

Untuk realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan untuk 6.899 tenaga kesehatan pusat dengan total insentif sebesar Rp50,52 miliar.

Kemudian program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp795,23 miliar, Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp604,32 miliar, Kartu Sembako Rp440,90 miliar, Kartu Pra Kerja Rp440,43 miliar, dan beberapa program bantuan lain seperti program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun subsidi bunga non KUR.

Total bantuan yang telah digelontorkan pemerintah pusat melalui skema bantuan sosial ke Sumatera Barat sampai dengan September 2020 telah mencapai lebih dari Rp3 triliun. (ant)

Next Post

Kejati Sumbar Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Tanpa Hoaks

Rab Okt 7 , 2020
PADANG, KP – Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat […]