TEMUAN BAWASLU PASAMAN, Belasan ASN Diduga Langgar Netralitas

LUBUKSIKAPING, KP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan sebanyak 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pasaman ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar netralitas ASN.Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasaman, Kristian mengatakan16 orang ASN itu melanggar netralitas selama pelaksanaan kampanye pilkada serentak.

“Mereka sudah kita rekomendasikan ke KASN. Satu di antaranya sedang dalam proses pelengkapan berkas bukti dan akan segera dilaporkan ke KASN dalam waktu dekat ini,” terang Kristian kepada wartawan, Kamis (22/10).

Ia menyampaikan16 orang ASN itu berasal dari berbagai instansi pemerintahan di daerah setempat. Namun ia enggan merincinya.

“Ada SKB Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI yang menjadi dasar pengawasan netralitas ASN dalam pilkada serentak 2020. Di antaranya, seorang ASN dilarang menyukai (like), memberi komentar, memposting, dan membagikan (share) status paslon maupun pendukung paslon peserta pilkada. Apalagi menghadiri kampanye atau sosialisasi di media sosial. Ini yang 16 ASN ini langgar,”ucapnya.

Menurutnya, ada juga di antara ASN itu melakukan foto bersama paslon dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan. “Perbuatan itu dilarang bagi ASN. Selanjutnya juga dilarang ikut memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bapaslon/paslon, ikut sebagai peserta kampanye, ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye serta menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Pihaknya kembali mewanti-wanti ASN di Pasaman untuk bersikap netral di pilkada serentak. “Sebab ASN yang terbukti tidak netral diancam hukuman sanksi administrasi atau bahkan pidana,” katanya.

Bawaslu,imbuhnya, menjadi pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ASN sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Pilkada. Larangan ASN menyatakan dukungan ke calon kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pilkada juga UU ASN. “Temuan Bawaslu tentang 16 ASN Pemkab Pasaman yang diduga tidak netral sudah diserahkan ke Komisi ASN (KASN). Nanti, KASN yang akan memberi rekomendasi ke Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman ke ASN yang terbukti melanggar,”pungkasnya. (nst)

Next Post

Masyarakat Dilarang Adakan Lomba Layang-layang

Kam Okt 22 , 2020
PADANG, KP – Pihak kepolisian tidak memberikan izin bagi masyarakat yang ingin menggelar perlombaan layang-layang di Kota Padang. Apalagi pasca-adanya warga yang mengejar layangan hingga menimbulkan korban jiwa. “Untuk lomba layangan sudah tidak diberi izin lagi,” kata Kapolresta Padang AKBP Imran Amir, kemarin. Meski demikian, pihaknya tidak menampik bahwa masih […]