Tidak Mau Tes Swab, Izin Usaha Akan Dicabut

PADANG, KP – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Padang Arfian mengatakan jika ditemukan kasus covid-19 ditempat usaha terutama yang ramai dikunjungi seperti restoran dan kafe, maka kemungkinan tempat usaha itu akan ditutup.Hal ini bertujuan agar virus corona atau covid-19 tidak bertebaran kepada pengunjung dan orang lain.

“Selain itu, jika ada pelaku usaha yang tidak mau swab, izin usahanya akan dicabut,” kata Arfian, kemarin.

Dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penertiban, dilibatkan banyak pihak terkaitseperti Gugus Tugas, kepolisian, dan lainnya.Menurutnya, bisa saja tenaga kesehatan melakukan swab langsung dilokasi usaha atau pelaku usaha datang dan melakukan swab di tempat yang akan ditunjuk Pemko Padang.

Sekadar informasi, sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitano mengeluarkan intruksi khusus hanya untuk Kota Padang.Isi intruksi itu agar seluruh pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, cafe, dan lainnya yang ada di Kota Padang wajib mengikuti tes swab, paling lambat dilakukan dua minggu setelah instruksi itu ditetapkan pada Selasa pekan lalu (20/10).

LABEL ‘RECOMMENDED’ BAGI PELAKU USAHA YANG PATUH PROKES

Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota (Disparbud) Kota Padang akan memberikan label ‘recommended’ kepada rumah makan, restoran, kafe, tempat hiburan dan sejenisnya yang telah menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sebelumnya, label ‘recommended’ ini juga pernah diberikan Disparbud Kota Padang kepada rumah makan, restoran dan sejenisnya yang memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan Pemko Padang.Di antaranya, terkait sanitasi, daftar harga, pajak yang jelas, tempat salat.

“Label recommended ini juga bisa nantinya diberikan kepada restoran, rumah makan, dan sejenisnya yang patuh menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan instruksi gubernur.Ini akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada konsumen bahwasanya restoran tersebut patuh dalam menjalankan protokol kesehatan dan instruksi gubernur,” ucap Kepala Diparbud Arfian.

RAPERDA TANDA USAHA PARIWISATA TINGGAL DIBAHAS DPRD

Di sisi lain, Arfian mengatakanpihaknya sudah mengajukan Rancangan Perda (Raperda) penganti Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang tanda usaha pariwisata ke DPRD dan saat ini tinggal dibahas oleh anggota dewan.

Menurutnya, pada ranperda itu perizinan usaha kafe, restoran, dan tempat hiburan akan kebih ketat.

Kemudian, dalam ranperda ini juga ada aturan soal letak kafe, karoke, dan tempat hiburan lainnya. Termasuk jarak restoran dan tempat hiburan minimal dua meter dari sarana pendidikan dan kesehatan.

“Jarak tempat hiburan dari sarana pendidikan dan kesehatanminimal dua ratus mereter. Kurang dari itu izin tidak diberikan,” ujarnya. (ip)

Next Post

Tim Terpadu Pemko Padang Lakukan Pengawasan Minol di Kafe

Sen Okt 26 , 2020
PADANG, KP – Tim Terpadu Pemko Padang melakukan pembinaan dan […]