Wartawan Diminta Awasi PNS yang Ikut Berpolitik

SOLOK, KP – Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Aswirman, meminta agar media sebagai alat kontrol sosial turut mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terjun ke dunia politik. Karena itu sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

“Bupati kita sudah sering mengingatkan agar PNS dilarang terjun ke dunia politik dan lebih baik bekerja seperti biasa saja untuk melayani masyarakat. Sebab, meski PNS mempunyai hak pilih, namun gunakanlah dalam bilik suara saja, jangan ikut pula berpolitik,” terang Aswirman, Senin (12/10).

Untuk itu Aswirman meminta agar media atau wartawan dan masyarakat umum, ikut mengontrol PNS nakal. Dan bila memang ada bukti cukup, maka yang bersangkutan bisa diberi sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku bahkan bisa sampai pemecatan.

Dijelaskan Aswirman, disadari atau tidak, tidak bisa dipungkiri saat ini para calon kepala daerah sedang giat-giatnya melakukan lobi untuk mencari dukungan, namun dirinya berharap agar PNS tetap bisa menahan diri. Untuk itu ia berharap jangan gara-gara Pilkada PNS menjadi korban politik. Lebih baik bermain aman saja dengan tidak berpolitik.

“Saya mengimbau dengan amat sangat, agar seluruh PNS di lingkungan Pemkab Solok tidak latah ikut-ikutan berpolitik praktis untuk mendukung salah satu kandidat calon Bupati yang akan ikut bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah berupa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendatang,” tegasnya.

Ditambahkannya, seluruh PNS di lingkungan Pemkab Solok, wajib mengikuti aturan berlaku yang melarang PNS terlibat politik praktis sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Apabila ada PNS yang nekat dan membandel terlibat menjadi tim sukses calon Bupati tertentu, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. 

“Makanya saya tegaskan seluruh PNS dil ingkungan Pemkab Solok wajib menjaga netralitasnya dan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah dan biarkan proses Pilkada berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan KPU,” jelas Aswirman.

Pernyataan itu disampaikan Aswirman terkait adanya indikasi salah seorang Kadis di Kabupaten Solok dan seorang Kabidnya di SKPD Kabupaten Solok diduga terlibat langsung dalam kampanye dan fotonya beredar ramai di publik. “Kita sudah tegur yang bersangkutan dan akan disampaikan ke Bawaslu secepatnya sesuai arahan Bupati,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, pelarangan PNS ikut terlibat politik praktis, dalam rangka menjaga netralitas pegawai agar pegawai tidak tercerai berai karena ulah dukung mendukung calon kepala daerah. kemudian Sekdakab juga meminta kepada para wartawan dan LSM agar ikut mengawasi PNS yang terlibat mendukung salah satu calon dan untuk melaporkannya kepada pihak terkait seperti ke Sekretariat Daerah. Namun Sekda juga meminta agar pelaporan dibuktikan dengan bukti yang jelas. (wan)

Next Post

Pemkab Solok Terima CSR Pendidikan dari Bank Nagari Rp 100 Juta

Sel Okt 13 , 2020
SOLOK, KP – Bupati Solok H. Gusmal, menerima secara simbolis bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Nagari Cabang Solok, di Rumah Dinas Bupati Solok (Guest House), Senin (12/10).Tampak hadir pada acara penyerahan bantuan CSR tersebut Asisten II Medison, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Zulkisar, Kepala Bank Nagari Cabang Solok Yunasrul, Kabag […]