24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Irwan Prayitno: Keterbukaan Informasi Keniscayaan yang Harus Dipahami Jurnarlis

PADANG, KP – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, Jurnalis harus paham dan memiliki wawasan terkait sistem keterbukaan informasi publik dan bisa menjadi nilai tambah bagi keterbukaan informasi di Sumbar.

“Fungsi pers sangat berarti, karena keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Jangan sampai kita hal yang sia-sia, ibarat melempar garam ke laut,” ucap Irwan Prayitno ketika membuka Workshop dan Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi sekaligus memberikan pembekalan bagi puluhan jurnalis, di Suaso Senin (2/11).

Keterbukaan informasi publik berada pada titik yang strategis, karena rohnya sama dengan UU No. 14 tahun 2008 tersebut. Bagaimanapun untuk mewujudkan badan publik yang terbuka, tak terlepas dari tugas tugas pers.

Selama 10 tahun Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumbar tidak ada yang dirahasiakan setiap program dan anggaran daerah. Kecuali yang tidak boleh dibuka itu rahasia negara.

“Informasi Publik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan. Tidak ada yang saya rahasiakan dalam tugas selama 10 tahun ini,apalagi dalam pembangunan dan mensejahteran masyarakat,” ujar Irwan Prayitno

Karena, badan publik sebagai penyelenggara negara merupakan sebuah keharusan untuk menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat luas. Makanya secara prinsip jurnalis harus khatam tentang mana saja informasi yang wajib dibuka oleh badan publik, dan apa saja informasi yang dikecualikan.

“Sesuai UU tersebut, badan publik wajib menyediakan informasi dan dilaporkan secara berkala. Informasi harus tersedia setiap saat dan hukumnya wajib. Terhadap hal ini, fungsi pers dan jurnalis berada pada titik strategis yang akan mendorong keterbukaan informasi publik. Tugas dan peran jurnalis, senafas dengan keterbukaan,” tegas gubernur.

Diakui gubernur, keterbukaan informasi tak terlepas dari dorongan pers. Termasuk dalam upaya mendorong kesadaran publik untuk mendapatkan hak informasinya, juga mendorong pemerintah untuk terbuka.

“Kita berharap, dari workshop ini dapat diwujudkan cita cita kita menjadi provinsi informatif,”pungkas Irwan Prayitno. (mas)