28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

MADRA INDRIAWAN: Jika SK Dikeluarkan KONI Sumbar, Maka Harus Melalui Rapat Pleno

SOLOK, KP – Kisruh KONI Kabupaten Solok masih terus berlanjut. Menurut Wakil Koordinator Mosi Tidak Percaya terhadap Musorkab KONI Kabupaten Solok, Madra Indriawan, jika KONI Sumbar mengeluarkan SK untuk KONI Kabupaten Solokmaka harus melalui sidang Pleno KONI Sumbar.

“Kalaupun ada atau pernyataan dari Ketua KONI Sumbar, Syaiful yang akan mengeluarkan SK, itu kan pendapat pribadi beliau bukan melalui sidang Pleno KONI Sumbar dan kalau SK sampai keluar tanpa pleno, maka inilah celah yang disebut melanggar hukum dan mekanisme,” sebut Madra Indriawan di Solok, Minggu (1/11).

Disebutkan Madra, kisruh KONI Kabupaten Solok karena ada masalah, makanya harus diplenokan untuk minta petunjuk. “Kalau sampai dikeluarkan SKnya, maka harus melalui pleno. Kalau tidak berarti keputusan pribadi dari Ketua KONI Sumbar dan ketua bisa dituntut ke ranah hukum karena menyalagunakan wewenang,” sebut Madra.

Namun Madra optimis pengurus KONI Sumbar adalah pribadi-pribadi yang profesional dan bisa bersikap netral. “Pengurus KONI Sumbar harus bisa memberikan pelajaran yang benar dalam berorganisasi dan kita akan hormat,” harapnya.

Menurutnya, KONI harus buka mata dan telinga. “Artinya, buka mata dengan persoalan KONI Kabupaten Solok, jangan melihat dari sisi yang lain. Kalau ada pelanggaran, mari transparan dan kami akan hormat kepada KONI Sumbar,” sebut Madra.

Menurut Madra, KONI Pusat mengeluarkan surat yang isinya beberapa poin, namun poin satu hingga empat adalah petunjuk dan poin 5 adalah yang harus dijalankan yakni pembentukan Musyawarah Cabang Olahraga Luar Biasa (MUSORKABLUB).

“Apakah KONI Sumbar melihat ada kisruh di KONI Kabupaten Solok. Sesuai petunjuk dari KONI Pusat yang minta dimediasi persoalan ini. Kalau KONI Pusat minta dimediasi, berarti ada masalah di Musorkab KONI Kabupaten Solok toh?,” terang Madra.

Terpisah Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia yang juga seorang Pengacara Kondang di Kembangan Jakarta, Hartonomenyebutkan, jika masalah KONI Kabupaten Solok sudah sampai ke KONI Pusat, berarti KONI Sumbar melihat ada pelanggaran yang sangat krusial pada Musorkab KONI Kabupaten Solok.

“Jadi hal ini pasti sudah dipahami oleh KONI Sumbar, makanya minta petunjuk ke KONI Pusat. Dan KONI Pusatpun jika melihat isi suratnya meski menyerahkan ke KONI Sumbar, namun intinya terdapat pada poin 5 yang memerintahkan KONI Sumbar untuk mengambil alih KONI Solok dan pembentukan karataker,” terang Hartono. (wan)