20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Sudah Tiga Kali Ketua DPRD Sumbar Tandatangani Surat Penolakan UU Cipta Kerja

PADANG, KP – Ketua DPRD Sumbar Supardi mengaku telah tiga kali menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disepakati Pemerintah Pusat dengan DPR RI.

“Saya sebagai pimpinan DPRD Sumbar sudah menandatangani tiga surat berkaitan tuntutan masyarakat dan mahasiswa, tidak menunggu hari besok, tapi langsung ditandatangani pada hari yang sama disampaikan massa,” tegas Supardi di hadapan pengunjuk rasa di gerbang DPRD Sumbar baru-baru ini.

Supardi juga menerangkan, terkait aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, pihaknya telah membuka ruang diskusi dengan beberapa kelompok. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial. Tidak bisa satu orang anggota, sekalipun pimpinan, membuat keputusan sendiri atas nama lembaga tanpa membahas di rapat paripurna.

“Namun kami tegaskan, DPRD sebagai penyambung lidah rakyat akan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan kelompok masyarakat ke pemerintah pusat. Karena apa yang disampaikan terkait UU adalah kewenangan pemerintah pusat,” tegasnya.

Supardi bercerita dirinya mendengar ada kabar mahasiswa dan buruh akan melakukan unjuk rasa pada Senin (2/11) dan dirinya menunggu pengunjuk rasa datang sejak siang. “Itu tanda saya respon dengan masyarakat dan mahasiswa, maka saya langsung menuju gedung DPRD untuk bisa menerima aspirasi yang akan disampaikan, saya menunggu dari sejak pukul 12.00 WIB tadi,” tegasnya.

Pernyataan Supardi disambut tepuk tangan riuh mahasiswa dan buruh yang melakukan unjuk rasa, sambil mengatakan terima kasih pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB dengan tertib. Sebagian pengunjuk rasa diantar dengan bus atau truck Kepolisian menuju titik kumpul awal.

Sebelumnya, mahasiswa dan buruh sudah beberapa kali melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di DPRD Sumbar. Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membacakan surat terbuka dan menyatakan presiden telah melakukan pelanggaran hukum, karena menetapkan Omnibus Law ditetapkan pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Massa aksi mengatakan, surat terbuka tersebut bukan untuk mendeskreditkan presiden, melainkan untuk meluruskan agar presiden kembali pada rakyat. (adv)