Akibat Corona, Dana Desa di Pasbar Terkuras untuk BLT

SIIMPANGEMPAT, KP – Azwar, mewakili Ketua Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Syafrizal mengatakan, kegiatan penilaian dan kompetensi adalah kegiatan tiap tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar.

Pjs Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hansastri yang menerima langsung TPKDD di ruang pertemuan Kantor Bupati Pasbar, Kamis (12/11), pada paparannya mengatakan bahwa ia menilai masyarakat masih rendah kesadarannya terkait penerapan protokol kesehatan.

“Angka kematian covid-19 di Pasbar cukup tinggi, sempat 7 persen. Itu positif covid sedikit tapi meninggal banyak, artinya Pasbar tertinggal dalam penanganan covid di Sumbar meski Kabupaten Pasbar sudah keluar dari daftar kabupaten tertinggal di Indonesia,” ujar Hansastri kepada tim yang terdiri dari Azwar (PMD), Pamong Senior Rusdi Lubis, Basril Basyar (DK PWI Sumbar), Heranof Firdaus (Ketua PWI Sumbar), Eko Yance, Edi Jarot, dan Gusfen Khairul (PWI) serta Adrian Tuswandi (Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar).

Hansasri mengatakanPasbar mendukung total pengelolaan Dana Desa secara transparan dan terbuka. “Dana Desa itu adalah uang rakyat, sehingga peruntukkannya harus terbuka kepada rakyat, jangan ditutup-tutupi. Ketika menyeleweng, maka aparatur nagari bisa dijerat UU tindak pidana korupsi,” kata Hansastriyang juga Kepala Bappeda Provinsi Sumbar.

Meski tahun 2020 Dana Desa digelontorkan ke Pasbar sebesar Rp48.319.821.000dengan alokasi Dana Desa Rp63,453 miliar. “Kondisi pandemi memang sudah ada keputusan pemerintah pusat untuk Dana Desa difokuskan buat penanganan dan BLT dampak Covid-19,” sebutnya.

Menurutnya, program pemberdayaan dan pembangunan Dana Desa saat Covid-19 harus mengalah karenasemuanya dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).Hanya ada 58 kegiatan di tahun 2020, tapi adanya aturan Mendes dipastikan kegiatan itu menyusut lagi.“Tapi apapun kondisinya, Pasbar siap sukseskan BLT Dana Desa hingga Desember sesuai keputusan Mendes RI dan Menkeu RI,” ujar Hansastri. (mas)

Next Post

FRAKSI DI DPRD SUMBAR CERMATI RAPBD 2021, Pendapatan dan Belanja Daerah Disorot

Kam Nov 12 , 2020
PADANG, KP- Pemerintah Provinsi Sumbar secara resmi telah menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 ke DPRD Sumbar baru-baru ini. Nota pengantar itu kemudian dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian fraksi-fraksi, Rabu (11/11). Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib […]