ASN Pemkab Tanahdatar Tandatangani Ikrar Netralitas dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak

BATUSANGKAR, KP – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Tanahdatar menandatangani ikrar netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember mendatang. Penandatanganan ikrar tersebut dilaksanakan dalam apel bersama ASN, di halaman kantor Bupati Tanahdatar, Pagaruyung, Rabu (11/11).

Pjs Bupati Tanahdatar, Erman Rahman yang bertindak selaku komandan apel membacakan empat poin yang tercantum dalam ikrar tersebut, serta diikuti seluruh peserta apel. Empat poin ikrar tersebut, yakni pertama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.


“Ikrar yang dibacakan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka tetapi juga dijadikan pedoman bersama sukseskan Pilkada dengan mengedepankan netralitas ASN,” ujarnya.


Menurut Erman, tren pelanggaran netralitas ASN yang banyak terjadi dengan memberikan dukungan di media sosial atau massa. “ASN harus lebih berhati-hati dalam meninggalkan jejak digital, karena dapat berpotensi melakukan pelanggaran, bahkan dengan hanya menyukai “like” status salah satu calon,” ucapnya.


Kepada pimpinan OPD, Pjs. Bupati berpesan agar dapat melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan kerjanya masing-masing, dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif. “Pimpinan OPD hendaknya melakukan pencegahan, pengawasan dan mensosialisasikan sanksi yang dapat dijatuhkan. Jika ASN tersebut melanggar disiplin dan netralitas,” sebutnya.


Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanahdatar, Jasrinaldi mengatakan, ASN harus mempedomani aturan kepegawaian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya dalam menyikapi situasi politik selama Pilkada serentak akhir tahun ini. “Jika terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkada ini, ASN bisa dijatuhi hukuman disiplin, dari mulai ringan hingga berat, bahkan diberhentikan sebagai ASN,” terangnya.

Menurut Jasrinaldi, apel bersama tersebut dilaksanakan menyesuaikan dengan suasana Pandemi Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan. “Kepala OPD harus melaksanakan apel bersama di lingkungannya masing-masing untuk pembacaan ikrar netralitas ini. Laporan pelaksanaan apel bersama OPD harus disampaikan kepada Pjs. Bupati Tanahdatar,” tuturnya.


Selain itu apel tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tanahdatar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Ketua KPU Kabupaten Tanahdatar, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanahdatar, Sekda Irwandi, Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanahdatar. (nas)

Next Post

GALI POTENSI WISATA, Pemkab Pasaman Gelar Sosialisasi Kepariwisataan Terhadap Pokdarwis

Rab Nov 11 , 2020
LUBUKSIKAPING, KP – Dalam rangka pengembangan dan menggali potensi di […]