Bawaslu Pariaman Libatkan Saka Adhyasta dalam Pengawasan Partisipatif

PARIAMAN, KP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pariaman adakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada bersama Saka Adhyasta di kantor Bawaslu Kelurahan Jati Halir, Kecamatan Pariaman Tengah, Sabtu (14/11).

Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan didampingi Sek. Riki Falentino menjelaskan, dalam pengawasan partisipatif, seluruh elemen masyarakat dilibatkan baik ormas maupun kepramukaan. “Karena kepramukaan punya potensi cukup besar. Pramuka itu organisasi yang bebas dari kepentingan dan memiliki jika korsa yang kuat. Makanya kita juga mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif,” ujar Riswan.

Ia berharap, dengan dilibatkannya seluruh elemen masyarakat baik OKP maupun Ormas dalam pengawasan partisipatif, maka daerah-daerah yang tidak terjangkau Bawaslu dapat diawasi langsung. Riswan menyebutkan, TPS di Pariaman berjumlah 178 titik, sudah termasuk di Lapas. “Untuk proses rekrutmen Panwas TPS yang berlangsung pada 13 November sudah diumumkan oleh Panwascam, secara umum semuanya sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Lanjutnya, dan diagendakan pada 16 November dilakukan pelantikan secara serentak di masing-masing kecamatan. “Untuk memastikan Panwas TPS bebas Covid, maka pasca pelantikan mereka akan dirapid test pada 26 November. Jika ada yang ditemukan reaktif maka kita akan koordinasi dengan Satgas Gugus Tugas Covid-19,” terangnya.

Bagaimana kelanjutannya nanti kata dia, tergantung Satgas. Yang jelas menjelang 7 hari Pemungutan suara petugas dipastikan bebas Covid-19. “Namun jika ada Panwas TPS yang ditemukan positif corona maka kita akan melakukan PAW,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah sudah ada regulasi di dalamnya tentang kewenangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada. “Salah satunya terkait tahapan Pemilu. Selama proses tahapan berlangsung, jika ditemukan adanya kejanggalan ataupun pelanggaran yang dilakukan Paslon, masyarakat punya hak untuk melaporkannya pada Bawaslu,” ulas Riswan.

Kedua lanjutnya, dalam mekanisme penanganan pelanggaran oleh Paslon, yang berhak melaporkan tersebut adalah warga Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. “Identitas pelapor juga disembunyikan, kemudian jika ada yang masyarakat yang enggan membuat laporan maka cukup memberikan informasi disertai barang bukti yang didapatkan. Dalam hal ini kita juga melibatkan pihak kepolisian,” tukasnya. (war)

Next Post

Pemko Pariaman Terima Kunjungan Pemprov Sulawesi Selatan

Ming Nov 15 , 2020
PARIAMAN, KP – Pemerintah Kota Pariaman menerima kunjungan Pemerintah Provinsi […]