Bawaslu Pasaman ‘Warning’ ASN dan Wali Nagari

LUBUKSIKAPING,KP-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasamanmengingatkan Wali Nagari dan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk tetap menjaga netralitas selama masa kampanye calon kepala daerah (cakada).

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juitamenegaskan, para Wali Nagari dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Sebab, sanksi pidana berlaku bagi mereka yang ikut politik praktis.

“Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah serentak tahun 2020 diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita, situasi ini bisa saja membuka ruang bagi terjadinya praktik-praktik pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan oleh paslon yang ikut bertarung ataupun masyarakat. Dalam hal ini, ASN dan walinagari yang ikut memenangkan paslon dalam pemilihan. Saat ini adalah tahapan kampanye, potensi pelibatan dan keterlibatan ASN dan wali nagari dalam tahapan kampanye sangatlah besar. Selain itu, paslon juga dilarang melibatkan wali nagari dan perangkatnya dalam kampanye. Jika paslon sengaja melakukannya, maka dapat dipidana sesuai Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Wali nagari juga dilarang terlibat dalam kampanye pasangan calon kepala daerah,” kata Rini Juita, Rabu (18/11).

Dijelaskan Rini Juita, larangan tersebut juga sudah tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa atau wali nagari memilki peran sebagai pihak yang netral.

“Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada,” jelas Rini.

Selanjutnya, kata Rini, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 282 dijelaskan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

“Jadi, wali nagari juga terikat dengan aturan terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah,” tuturnya.

Rini Juita juga mengingatkan, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas. Dikatakannya, selama masa kampanye pihaknya akan terus mengawasi keterlibataan ASN.

“Berkaitan dengan ASN, Bawaslu Pasaman akan mengawasi keterlibatan ASN, masyarakat juga dapat menyampaikan kepada Bawaslu jika menemukan ASN yang terlibat,” kata Rini.

Selain paslon, wali nagari juga diingatkan agar tidak terjerat persoalan hukum selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 188 Jo Pasal 71 menjelaskan, kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon. Wali nagari yang melanggar bisa di pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29, terang Rini Juita, menerangkan bahwa wali nagari/kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Apabila melanggar larangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 30 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.

Terkait itu, Rini Juita mengakui wali nagari memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Sebab, kewenangan yang dimiliki bisa saja dipergunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon di wilayah ia menjabat.

“Tentunya, Walinagari lebih mengetahui kondisi dan karakter politik masyarakat di daerahnya. Bahkan, wali nagari sudah membuktikan pengalaman politiknya dalam pemilihan wali nagari yang juga dilakukan secara langsung,” tuturnya.

Ia juga mengimbau, jika menemukan ada wali nagari yang ikut dalam politik praktis, masyarakat diharapkan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu.

“Laporan masyarakat bakal diproses di Sentra Pengakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Ada tiga unsur lembaga yang memproses tindak pidana, yaitu Bawaslu, Penyidik Polri dan Jaksa,” tutupnya.(nst)

Next Post

Jembatan Sikabu Bakal Jadi Tolak Ukur BNPB untuk Penyaluran Hibah

Rab Nov 18 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Rifai […]