Baznas Bukittinggi Gelar FGD Muzakarah Zakat

BUKITTINGGI, KP – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Muzakarah Zakat dengan ulama dan tokoh masyarakat di kantor Baznas Bukittinggi, Kamis (19/11). FGD yang dipimpin Ketua Baznas Bukittinggi Masdiwar itu, turut dihadiri jajaran pengurus Baznas, Kepala Kemenag Bukittinggi, para ulama dan tokoh masyarakat yang berkompeten dalam masalah zakat.
Wakil Ketua Baznas IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum, Yasril Rahmadian mengatakan, FGD Muzarakah Zakat yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang telah dijadwalkan pengurus Baznas untuk menjawab masalah yang terjadi di Baznas Bukittinggi. Yakni terkait pengambilan dan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Baznas Bukittinggi.
Dikatakannya, secara umum potensi penerimaan zakat di Bukittinggi cukup besar, namun belum dikelola secara maksimal. Terutama penerimaan zakat profesi dari ASN yang semestinya zakat profesi itu sebesar 2,5 persen, tapi dalam realita dan kenyataannya zakat profesi itu baru 1-1,5 persen.
Untuk peningkatan penerimaan zakat ASN dari 1,5 persen menjadi 2,5 persen itu kata dia, maka Baznas Kota Bukittinggi akan melakukan pendekatan dengan kepala daerah. Karena tanpa dukungan dari kepala daerah dan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu Baznas tidak bisa terlalu leluasa bergerak untuk meningkatkan zakat ASN dari 1,5 persen menjadi 2, 5 persen.
“Pengumpulan zakat ASN ini merupakan potensi terbesar dalam penerimaan zakat di Baznas. Untuk itu pengumpulan zakat dari ASN akan terus kita dorong melalui pendekatan dengan kepala daerah agar penerimaannya lebih optimal lagi, yakni 2,5 persen,” ulasnya.
Dalam FGD tersebut jelasnya, juga dibahas pemahaman tentang zakat yang mesti ditunaikan. Sebab, zakat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam, tapi zakat adalah ibadah yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan umat. Bila zakat dikelola dengan baik, dapat membangun ekonomi umat.
“Alhamdulilah dari berbagai macam pendapat yang mengemuka dan disampaikan dalam FGD Muzarakah zakat ini sudah ada beberapa kesimpulan yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Baznas ke depannya. Melalui FGD ini, sudah nampak terang jalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan demi kemajuan Baznas Bukittinggi di masa mendatang,” sebutnya.
Sementara Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Masdiwar mengatakan, zakat yang dikelola Baznas merupakan zakat yang dikumpulkan dari para muzakki. Sedangkan untuk pegawai pemerintah daerah, gajinya dipotong sekian persen untuk zakat. “Untuk penerimaan zakat dari ASN ini memang belum merata, ada yang dipotong 1,5 persen dan ada juga yang 2,5 persen. Untuk itu ke depan zakat ASN akan kita optimalkan agar bisa mencapai 2,5 persen dari penghasilan yang mereka terima,” ungkapnya.
Menurutnya, Baznas Kota Bukittinggi adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengumpulkan zakat di tingkat Kota Bukittinggi. Zakat yang dikumpulkan Baznas kemudian disalurkan melalui program Baznas, seperti program Bukittinggi Makmur, Bukittinggi Cerdas, Bukittinggi Sehat, Bukittinggi Dakwah dan Bukittinggi Peduli. “Program penyaluran zakat Baznas juga untuk memberdayakan ekonomi umat,” terangnya
Sementara itu Kepala Pelaksana Baznas Kota Bukittinggi, Defrizal menambahkan, rata-rata Baznas di seluruh Kabupaten/kota di Sumatra Barat telah melakukan pemotongan langsung dari Zakat ASN, karena mengacu kepada Surat atau Bah Ayat 103. “Pemotongan langsung 2,5 persen itu dihitung dari zakat penghasilan bruto dan sesuai kesepakatan ulama se-Dunia pada World Zakat Forum (WZF) di Amerika Serikat pada Maret 2014 lalu,” ungkapnya. (eds)

Next Post

Komisi Informasi Sumbar Berikan Bimtek Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

Ming Nov 22 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Komisi Informasi Sumatra Barat berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Hall Balaikota Bukittinggi, Jumat (20/11). Turut hadir dalam Bimtek tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat I Gede Narayana, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumbar, […]