Bupati Gusmal Buka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Barang dan Jasa

SOLOK, KP – Bupati Solok H Gusmal, membuka secara resmi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Solok, di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Selasa (10/11). Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Ekbangkesra Medison, Kabag Humas Syofiar Syam dan para peserta. Di samping itu Bimtek yang dilaksanakan hingga 11 November tersebut diikuti 26 peserta terdiri dari Asisten Ekbangkesra 1 orang, APIP 3 orang, bagian hukum 1 orang, bagian PBJ 21 orang.

Ketua panitia pelaksana kegiatan, Khairul menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan LKPP nomor 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 122 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ di lingkungan pemerintah kota/kabupaten. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi.

Dikatakannya, latar belakang ditetapkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kapabilitas SKPD mengurangi risiko sanggah. Dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kab. Solok dibutuhkan layanan yang dapat menangani segala permasalahan secara komprehensif, cepat dan efektif. Layanan clearing house pengadaan barang dan jasa merupakan forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat.

Sementara itu Bupati Solok H. Gusmal yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan, layanan clearing house pengadaan barang dan jasa merupakan forum untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Di samping itu perlunya ditetapkan peraturan Bupati Solok tentang penyelengaraan layanan clearing house pengadaan barang dan jasa di kabupaten solok.

“Mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan value for money, meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemgadaan barang dan jasa, mengurangi resiko sanggah, pengaduan atau permasalahan hukum, mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa bebas konflik kepentingan dan adil,” tuturnya.

Selain itu ia berharap kepada peserta untuk mengikuti bimtek dengan bersungguh-sungguh serta bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. (wan)

Next Post

LEPAS WISUDA AKADEMI KOMUNITAS, Jasman : Jangan Bermimpi Hanya Menjadi PNS

Rab Nov 11 , 2020
PADANGARO, KP – Sejumlah wisudawan dari Program Diluar Domisili (PDD) […]