CEGAH PENYALAHGUNAAN UANG NEGARA, Kejaksaan Negeri Pasaman Berikan Pendampingan Hukum Pengerjaan Fisik DAK

LUBUKSIKAPING, KP – Dalam upaya mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Pasaman berikan pendampingan hukum terhadap pengerjaan fisik proyek infrastruktur penambahan gedung/ruangan baru Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti dan pembangunan dua unit rumah dinas untuk tenaga kesehatan di kecamatan Simpati tahun 2020.

“Ya benar, tahun ini Dinas Kesehatan Pasaman meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Pasaman melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020,” ujar Kajari Pasaman, Fitri Zulfahmi, Selasa (3/11).

Dikatakannya, adapun kegiatan yang bersumber dari DAK 2020 yang diberi pendampingan hukum di Dinas Kesehatan, yakni pekerjaan penambahan gedung Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti 1 paket dengan nilai kontrak sekitar Rp 4,1 miliar. Dan pekerjaan pembangunan rumah dinas Puskesmas Simpati 1 paket dengan nilai kontrak Rp 600 juta. 

“Pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Pasaman berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pasaman nomor : 001/SDK/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020,” terangnya. 

Dia mengakui, adanya pendampingan hukum yang dilakukan Kejari dalam kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan itu sebagai salah satu wujud nyata kepedulian jajaran Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah daerah yang sedang membangun infrastruktur fisik untuk penunjang pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Di mana pendampingan hukum yang diberikan yakni dalam hal pelaksanaan dua pekerjaan fisik di Dinas Kesehatan Pasaman yang bersumber dari DAK 2020 tersebut.

Dengan pendampingan itu, pelaksanaan penggunaan anggaran proyek tersebut dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan kerugian atas penggunaan uang negara. Sedangkan pendampingan hukum untuk kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan Pasaman itu mulai berjalan pada 29 Juni 2020 lalu. “Dengan keterlibatan Kejaksaan, diharapkan dapat melakukan pencegahan deteksi dini terhadap penyimpangan pekerjaan proyek fisik maupun penggunaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kepentingan publik,” kata Zulfahmi lagi.

Menurutnya, meskipun Kejari Pasaman telah melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan tersebut, bukan berarti pula pekerjaan itu dapat dikerjakan sesuka hatinya oleh pihak pelaksana. “Dengan pendampingan serta pengawasan dari seluruh pihak, baik penegak hukum atau masyarakat, kita berharap pekerjaan itu dapat terlaksana sesuai tepat waktu, tidak kurang kualitas dan kuantitasnya, serta bermanfaat bagi masyarakat nantinya,” pintanya. 

Di samping itu ia juga mengingatkan para kuasa pengguna anggaran pemerintah, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana proyek supaya memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku tentang pelaksanaan pekerjaan proyek fisik infrastruktur tersebut. “Fasilitas infrastruktur Puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan 2020 harus dikerjakan sesuai perjanjian kontrak kerja sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan nantinya,” ujarnya. 

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan untuk kegiatan fisik sekitar Rp 4,7 miliar. Dana tersebut diperuntukkan membangun prasana penambahan gedung/ruangan baru Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti dengan nilai kontrak sekitar Rp4,1 miliar. Kemudian pembangunan dua unit rumah dinas bagi tenaga kesehatan di kecamatan Simpati dengan nilai kontrak sekitar Rp600 juta. (nst)

Next Post

KPU Bukittinggi Umumkan LPSDK Paslon Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020

Sel Nov 3 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumkan Laporan Sumbangan […]