DATANGI DPRD TANAHDATAR, Masyarakat Nagari Sumpur Sampaikan Aspirasi Terkait Penerbitan Sertifikat dan Batas Tapal Nagari

BATUSANGKAR, KP – Usai ninik mamak Malalo Tigo Jurai, Batipuh Baruah dan Bungo Tanjung. Kini giliran tokoh masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, datangi DPRD Tanahdatar untuk menyampaikan aspirasi terkait penerbitan sertifikat dan penetapan batas tapal nagari oleh BPN setempat.Rombongan tokoh masyarakat itu diterima Ketua DPRD H Roni Mulyadi  Dt Bungsu, didampingi Wakil Ketua Anton Yondra, beserta anggota Komisi I Kamrita Herman Sugiarto, Nurzal Chan, Abu Bakar, Nova Hendria dan Sekwan Elizar, di ruang sidang Komisi III.

Menurut salah seorang Tim Tapal Batas Nagari Sumpur H. Yohannes Syarif, kedatangan ke DPRD untuk mengklarifikasi informasi yang beredar, sehingga bisa berimbang dan tidak melebar kemana- mana. “Mengklarifikasi persolan yang terjadi selama ini. Meminta kepada wakil rakyat untuk menindaklanjuti. Sebab kami berbicara dengan fakta serta data dan kalau bukan akan menjadi hoaks,” ujarnya.

Dikatakannya, masalah batas wilayah administrasi sudah selesai, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, Pemkab Tanahdatar telah mengeluarkan peta tata ruang pada tahun 2011 lalu. Di mana objek yang disangkakan itu masuk dalam wilayah administrasi Nagari Sumpur. “Pemerintah daerah kurang ketegasan. Tidak perlu kesepakatan lagi, karena peta tata ruang ini telah menyatakan itu wilayah administrasi Nagari Sumpur. Itupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat mengacu kepada peta yang dibuat pemerintah daerah tersebut,” ungkapnya.

Malahan katanya, dia juga menerima informasi yang keakuratan dan kebenarannya diragukan. “Ada informasi, ada dua sertifikat yang terbit di objek yang sedang bersengketa tersebut adalah tidak benar, serta penyerobatan tanah ulayat secara sepihak tidak juga benar,” tegasnya.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi tersebut agar tidak membuat provokasi atau opini yang menyesatkan. “Jika ada pihak lain yang tidak setuju, silahkan gugat secara perdata ke pengadilan dan tidak membuat provokasi atau opini,” pintanya.

Perlu diketahui jelasnya, sertifikat itu merupakan pengakuan negara terhadap personal kepemilikan tanah. Untuk itu kenapa masih diragukan. “Sertifikat yang diterbitkan BPN di objek yang disengketakan tersebut sebanyak 23 fosil. Tidak ada satupun atas nama pihak investor yang akan membangun nagari untuk kemaslahatan orang banyak,” terangnya.

Ditambahkan Yohannes, persoalan itu telah dimediasi Polres Padangpanjang beberapa waktu lalu. Dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sepakat menahan diri. Namun kesepakatan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. “Kesepakatan yang dibuat di Mapolres Padangpanjang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih terjadi pemancangan dan lainnya,” sebutnya.

Dia menilai, perbuatan tersebut terjadi karena pemerintahan daerah kurang tegas dalam menangani persoalan itu. “Sangat disayangkan dan kami merasa kecewa dengan pemerintah daerah. Karena tidak berani memutuskan, jika terjadi konflik sosial siapa yang bertanggungjawab. Ya pemerintah daerah harus bertanggungjawab penuh,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD, Roni Mulyadi Dt Bungsu menyatakan, semua aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditampung dan ditindaklanjuti. “Untuk menengahi persoalan ini, semua aspirasi ditampung dan ditindaklanjuti, agar ada titik terang,” ucapnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Anton Yondra, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD tidak dalam posisi mengambil keputusan, baik itu membentuk Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja). “Aspirasi yang disampaikan ini bisa dilakukan dengan mediasi dan musyawarah mufakat, serta fakta hukum yang bisa menentukan,” katanya.

Dia juga mengatakan, pemerintah daerah lamban dalam menangani persoalan ini serta banyak persoalan lain, seperti tapal batas. “DPRD hanya menyuarankan, dan itu tupoksi-nya pemerintah daerah,” terangnya.

Dia meminta kepada masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan musyawarah mufakat, serta menjaga wilayah di masing-masing nagari tetap kondusif dan jangan sampai dibawa ke ranah politik. “Pengambilan keputusan sesuai realita yang ada, serta dokumentasi fakta hukum yang menyatakan,” pungkasnya. (nas)

Next Post

Supardi: Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2021 Dilaksakan Dalam Minggu Ini

Rab Nov 4 , 2020
PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkanarah pembahasan Rancangan Anggaran […]