DLH Kota Bukittinggi Gelar Sosialisasi “GPBLHS dan Penghargaan Adiwiyata”

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi menggelar sosialisasi “Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) dan Penghargaan Adiwiyata”di Aula Utama Balaikota Bukittinggi itu,Rabu (25/11).
Kegiatan itu dibuka secara resmi Sekretarias DLH Kota Bukittinggi, Syafrizal. Kegiatan itu dihadiri para kepala sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Bukittinggi.
Narasumber dalam sosialisasi ini, selain dari DLH Kota Bukittinggi, juga dihadirkan dari Kasi Peningkatan Kapasitas DLH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar),Aulia Ramadhani dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi,H.Melfi Abra.
Sekretaris DLH Kota Bukittinggi,Syafrizal dalam kesempatan itu mengatakan,Undang-Undang (UU) RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa pendidikan lingkungan hidup merupakan hak setiap orang.
Terkait dengan sosialisasi yang diadakan,Syafrizal menyebutkan, pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah disepakati 4 kementerian,masing-masingnya Kementerian KLHK, Kemendikbud, Kemenag dan Kemendagri pada 19 Februari 2004 lalu, dan juga mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang merupakan penyempurnaan dari Permen LHK Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
Seiring dengan perjalanan waktu,beberapa pembaharuan serta penyesuaian kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup secara Nasional ikut mempengaruhi warna pelaksanaan program Adiwiyata.
Program Adiwiyata terus disempurnakan, sehingga pada 2019,program Adiwiyata secara resmi diperbaharui menjadi “Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau Gerakan PBLHS”.
Hal itu tertuang dalam Permen LHK RI Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang GPBLHS serta Permen LHK RI Nomor.P.53/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.
Lebih lanjut dijelaskan, gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi kolektif secara sadar,sukarela,berjejaring dan berkelanjutan oleh sekolah ataupun madrasah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
Disamping itu,di Kota Bukittinggi,Program Adiwiyata sudah dilaksanakan sejak tahun 2011.Program ini terus berkembang dari tahun ke tahun dengan jumlah sekolah peminat yang terus bertambah.Dan program ini semakin disempurnakan pelaksanaannya.Sehingga, standar pencapaian dalam pelaksanaan program Adiwiyata semakin meningkat.Hingga tahun 2019,Kota Bukittinggi memiliki 3 Sekolah Adiwiyata Mandiri,15 Sekolah Adiwiyata Nasional, 11 Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan 24 Sekolah Adiwiyata Kota Bukittinggi.
Dengan adanya transformasi program Adiwiyata menjadi Suatu Gerakan yang dituangkan dalam Permen LHK RI dalam rangka menjalankan peran pemerintah daerah dalam pembinaan gerakan PBLHS itu.
Sosialisasi yang diadakan ini perlu dilakukan,karena bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman bagi Tim Pembina dan Kepala Sekolah Adiwiyata di Kota Bukittinggi tentang gerakan PBLHS agar berhasil menjadi sekolah adiwiyata.
Untuk itu kedepannya,diharapkan seluruh sekolah di Kota Bukittinggi dapat melaksanakan Gerakan PBLHS ini secara sukarela,berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga dapat membentuk generasi yang berperilaku ramah lingkungan. “Yang pada akhirnya,kelestarian lingkungan Kota Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat terus terjaga dan kualitas lingkungan Hidup dapat meningkat,” pungkas Syafrizal.
Sementara itu,Kabid Penataan Lingkungan Hidup DLH Kota Bukittinggi,Silvirawane Ria Putri menjelaskantentang perbedaan Permen LHK Nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata dengan Permen LHK RI Nomor.P.52/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang GPBLHSserta Pemen LHK RI Nomor.P.52/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.
Dimana sebutnya,dulu kriteria Sekolah Adiwiyata terdapat 4 komponen, namun kini, kriteria Sekolah Adiwiyatahanya 3 komponen saja, masing-masing perencanaan GPBLHS, pelaksanaan gerakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi GPBLHS.
Kemudian kini, Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota nilai minimal 70 persen (nilai capaian tertinggi 100).Sekolah Adiwiyata Provinsinilai minimal 80 persen (nilai capaian tertinggi 100). Sedangkan, Sekolah Adiwiyata Nasionalnilai minimal 90 persen (nilai capaian tertinggi 100).Sekolah Adiwiyata Mandirinilai minimal 95 persen (nilai capaian tertinggi 100) dan membina minimal 2 sekolah.
Sambungnya, untuk pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, Provinsi,Nasional dan Mandiri. Kini penghargaan diberikan selain kepada Sekolah Adiwiyatajuga diberikan kepada Bupati,Walikota yang kabupaten/kotanya mendapatkan penghargaan sekolah/madrasah terbanyak di provinsinya dibandingkan dari jumlah sekolah yang belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata pada tahun berjalan.
Gubernur yang provinsinya mendapatkan penghargaan sekolah/Madrasah Adiwiyata Nasional dan mandiri terbanyak di Indonesia dibandingkan jumlah sekolah/madrasah yang belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata pada tahun berjalan.
“Dulu penghargaan berlaku seumur hidup, sekarang penghargaan berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang.Dulu pengusulan dan penilaian secara nasional, sekarang pengusulan dan penilaian dilakukan secara daring/online dan luring/Offline,” tambah Silvirawane Ria Putri. (*)

Next Post

Presiden Jokowi: APBN 2021 Fokus Kepada Empat Hal

Rab Nov 25 , 2020
JAKARTA, KP – Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal. “Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/11). Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut […]