DPRD dan Pemkab Solok Tetapkan RAPBD Tahun 2021

SOLOK, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok tahun 2021. Hal itu dilakukan Senin (16/11), melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Solok.

Rapat yang dipimpin Plt Ketua DPRD Renaldo Gusmal itu dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2021 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan RAPBD Tahun anggaran 2021. Turut hadir pada kesempatan tersebut Bupati Solok Gusmal, Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi, anggota DPRD Kab Solok, unsur Forkopimda, Sekwan Suharmen dan Kepala SKPD Pemkab Solok serta camat se-Kabupaten Solok.

Pada kesempatan itu Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 dibacakan Nazar Bakri. Di mana pihaknya menyampaikan bahwa lembaga DPRD merupakan manifestasi dari masyarakat yang diwakilinya dan salah satu fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi budgetting.

Oleh karena itu Pembahasan Anggaran Daerah merupakan suatu tugas pokok yang harus dituntaskan DPRD bersama Pemerintah Daerah, yang termaktub di dalam pasal 17 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dikatakannya, Banggar DPRD Bersama TAPD sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin pada Pembahasan APBD terakhir di masa Jabatan Bupati Solok Periode 2016-2021. Namun pihaknya menyadari keterbatasan anggaran dan juga adanya pemotongan dana dari Pusat yang mengakibatkan banyak program dan pembangunan belum dapat terakomodir secara keseluruhan melalui APBD. Sehingga dinamika pembahasan yang begitu alot tidak dapat terhindarkan.

Setelah melakukan pembahasan panjang sesuai proses dan mekanisme tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan DPRD Nomar 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama Banggar dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yakni disepakati pergeseran dan rasionalisasi anggaran di masing-masing SKPD untuk dapat dilaksanakan sesuai aturan peraturan-undangan yang berlaku.

Kemudian beberapa prioritas pembangunan yang masih tertinggal untuk dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut, yakni Jalan Selayo-Gantung Ciri. Kemudian Alahan Selayo-Koto Hilalang, Jalan Taratak Galundi Alahan Panjang, Jembatan Aia songoh Subarang Paninggahan, Jembatan Sungai Talang Salimpek Tanjung Balik Lembah Gumanti. Selanjutnya Mobil Damkar untuk di Kecamatan Bukit Sundi, Jembatan Simpang Empat Koto Hilalang, Jembatan Jorong Kulemban Nagari Surian dan Jalan Gando- Tambak Kecamatan Junjung Sirih.

Sementara Bupati Solok, H. Gusmal menyampaikan, penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021.

“Penetapan APBD merupakan bagian dari proses yang menentukan nasib pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok ke depan.  Banyak dinamika dan perdebatan yang terjadi selama proses penyusunan dan pembahasan yang telah kita lakukan. Kami sangat memahami, dinamika tersebut bertujuan merumuskan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dan sesuai prioritas pembangunan daerah, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah di masa akan datang,” ujarnya.

Disebutkan Bupati, sesuai fungsi yang dimiliki, Lembaga Dewan yang terhormat telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya pihak eksekutif akan melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. “Harus kita pahami bersama, percepatan pelaksanaan APBD akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat. Sejak terjadinya Pandemi Covid-19, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara daerah, regional, nasional bahkan perekonomian dunia,” paparnya.

Terkait Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah lanjutnya, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai fungsi, tugas dan peran kita masing-masing. Kita menyadari, Pemerintah Daerah tanpa kemitraan dengan DPRD, akan terjadi ketimpangan, tidak akan serasi dan sejalan dalam membangun Kabupaten yang kita cintai ini.  Kami berharap agar APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah kita sepakati bersama dapat berjalan dengan optimal, sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani dengan baik serta memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah,” ulasnya.

Selain itu rapat dilanjutkan dengan penandatanganan RAPBD Tahun 2021 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Solok. (wan)

Next Post

Baznas Padang Terima Kunjungan Studi Banding Baznas Gorontalo

Sel Nov 17 , 2020
PADANG, KP – Sebanyak 5 orang komisioner Baznas Kota Gorontalo […]