Gelar Rapat Terbatas, Gakkumdu Bahas Pencegahan Politik Uang

SIJUNJUNG, KP – Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang tergabung dalam Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, membahas pencegahan Money Politik di ajang pesta demokrasi pemilihan kepada daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Rapat yang dipimpin Koordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Riki Minarsah dan Koodiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Sijunjung, Juni Wandri itu, turut dihadiri unsur Polri, TNI, Kejari, Kesbangpol Linmas dan dari Kantor Satpol PP.

Di samping itu, tak bisa dihindari, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 masih fokus pada protokol kesehatan. Namun Bawaslu tak akan membiarkan adanya celah praktek money politik, apalagi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

Koordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Riki Minarsah dan Koodiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Sijunjung Juni Wandri mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kecurangan money politic lewat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. “Ada beberapa potensi persoalan dalam Pilkada 2020, misalnya banyak warga terkena dampak ekonomi, PHK, di samping itu juga berkaitan dengan Pilkada. Kemungkinanan ada dugaan money politic,” jelas Riki dan Juni.

Kemudian juga dibicarakan adanya dugaan bakal terjadi penyampaian hasil Pilkada yang bukan dari Tim Sukses. Di mana Sentra Gakkumdu membahas semua kemungkinan terjadinya pratek money politic. Untuk itu diharapkan ada pencegahan dengan melakukan patroli pada 4 hingga 6 Desember mendatang,” kata Riki.

Menurut Riki, setidaknya harus ada 5000 anggota yang akan mengawasi sekitar 60 ribu pemilih dan mengantisipasi money politik tersebut. “Polisi dan TNI akan mengawasi Pilkada dan polisi akan selalu netral. Pos Covid-19 hendaknya diaktifkan kembali. Kami dari TNI-Polri akan siap membek-up mempersempit ruang gerak para pelaku money politik. Kami juga akan membantu KPU dan pendustribusian termasuk keselamatan anggota,” kata Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Abdul Kadir Jaelani.

Kemudian kata dia, soal isu ada yang mendata KK juga dibahas. “Jika itu benar, maka harus kita telusuri dan kita buktikan lalu kita proses sesuai aturan termasuk jika ada yang melakukan intimidasi. Kami dari Polres siap membekup kegiatan Bawaslu,” terangnya.

“Persoalan mengenai politik uang akan terjadi ada atau tidaknya pandemi dan itu yang akan dilakukan proses pengawasannya oleh Bawaslu. Pelanggaraannya akan diberikan tindakan melalui pelanggaran-pelanggaran pidana,” tambah Riki dan Juni.

Di samping itu kata dia, pengawasan Pilkada sebagai tindakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Di mana pengawasan dengan strategi pencegahan melalui upaya mengingatkan dari dini terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada, serta mensosialisasikan pentingnya peran semua pihak dalam pengawasan Pilkada.

“Politik uang dapat dikategorikan tindak kejahatan dalam Pilkada serta mencederai demokrasi, menodai kedaulatan rakyat dan memicu tindakan korup dalam penyelenggaraan pemerintahan,” beber Riki dan Juni. (shd)

Next Post

‘Banjir’ Penghargaan, Bupati Irfendi Arbi Borong Dua Anugerah Wisata

Sen Nov 23 , 2020
LIMAPULUH KOTA, KP – Penghargaaan demi penghargaan, kalimat itu sepertinya […]