HINGGA BERAKHIRNYA PILKADA, Partai Demokrat Larang Anggota Fraksi ke Luar Sumbar

PADANG,KP – Ketua DPD Partai Demokrat, Mulyadi melarang anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke luar Sumatra Barat (Sumbar) sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

“Rakorda yang dihadiri pengurus DPP ini untuk memastikan mesin partai bergerak, semua anggota fraksi kita bekerja dan mereka tidak ada lagi meninggalkan Sumbar,” ungkap Mulyadi usai Rakorda Partai Demokrat Sumbar di Padang, Sabtu (7/11).

Dikatakan Mulyadi, Pilkada serentak 9 Desember 2020, bukan hanya sekedar memenangkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan walikota, tapi sekaligus melihat sejauh mana bekerjanya mesin partai.

Sejauhmana bekerjanya fraksi Partai Demokrat, katanya sehingga ini akan dijadikan evaluasi di masa yang akan datang. “Jadi nanti, setelah pilkada kami akan lakukan evaluasi kepada seluruh anggota DPRD yang berada di masing-masing dapilnya. Kami ingin melihat sejauh mana kontribusi dan investasi yang mereka berikan dalam Pilkada serentak ini,” pungkas calon Gubernur Sumbar dari Partai Demokrat tersebut.

Mulyadi menegaskan, kontribusi dan investasi anggota fraksi Partai Demokrat tersebut akan menentukan evaluasi di masa yang akan datang. Pasalnya, Pilkada Gubernur Sumbar adalah Pilkada yang paling bergengsi dari Pilkada Gubernur sembilan provinsi pada Pilkada serentak 2020.

“Dari segi pemilih sekitar 3,7 juta, paling besar dari daerah lain, sekaligus Sumbar barometer perpolitikan nasional. Apa saja yang terjadi di Sumbar, biasanya akan menjadi berita di tingkat nasional, maka saat ini kami ingin memastikan DPC dan anggota fraksi betul-betul punya konsentrasi penuh,” cakap mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Selain pemilihan Gubernur, ujar Mulyadi, ada 13 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada di Sumbar. Untuk itu, semua kader, anggota DPRD dan DPC harus bekerjasama dan kompak, jangan sampai terjadi gesekan antara mereka.

“DPP tentu akan mengambil tindakan tegas, jika ada anggota kita yang tidak loyal kepada partai. Saya telah mengeluarkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada beberapa anggota DPRD yang diketahui dengan bukti, bahwa yang bersangkutan mendukung calon kepala daerah yang tidak diusung Partai Demokrat, maka mereka langsung diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Dan jika dia anggota DPRD, langsung dilakukan pergantian antar waktu,” tukuknya.

Sebab, kata Mulyadi, hal itu sudah diatur dalam mekanisme partai yang pasti akan dilakukan oleh DPP. Makanya, dalam Rakorda tersebut, DPP hadir untuk memberikan arahan dan memberitahu tindakan yang akan diambil DPP.

“Apakah mereka telah bekerja maksimal di daerah masing-masing, itu akan kita lihat pada 9 Desember 2020,” tutur Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukni pada Pilkada serentak 2020 Sumbar.

Sementara itu, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khoeron mengatakan, calon yang diusung dalam Pilkada sudah diputuskan oleh majelis tinggi partai. Untuk itu, harus dipedomani oleh seluruh kader, apalagi struktur pengurus partai dan anggota fraksi.

“Kalau sanksi kan ada tahapannya. Kita bisa berikan teguran, peringatan pertama, peringatan kedua, bahkan kita bisa melakukan PAW. Jadi siapa pun kader, ayo satukan hati kita, harus solid, harus bersatu padu untuk memenangkan calon yang kita usung dan dukung di Pilkada ini,” cakapnya.(bim)

Next Post

Penderita Kanker Otot Butuh Uluran Tangan Dermawan

Sen Nov 9 , 2020
SOLOK, KP – Seorang Warga Dusun Lakuek Jorong Galanggang Tinggi, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok yang bernama Rudi Hartono (50), saat ini tebaring lemah di kediamannya akibat menderita kanker otot. Bapak dari tiga orang anak ini, sudah lebih dari sebulan tidak bisa berakivitas dan tidak bisa mencari nafkah […]