Jokowi Resmi Tetapkan Pilkada 9 Desember Hari Libur Nasional

JAKARTA, KP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan 9 Desember 2020 yang jatuh pada Hari Rabu sebagai hari libur nasional. Diketahui, tanggal tersebut merupakan hari penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Serentak.Penetapan itu sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Jokowi dan ditetapkan pada 27 November 2020.

“Menetapkan hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” demikian kutipan Keppres yang diakses KORANPADANG dari situs JDIH Sekretariat Negara, Minggu (29/11).

Salah satu pertimbangan untuk menjadikan 9 Desember sebagai libur nasional, disebutkan Jokowi dalam Keppres itu adalah sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.Kemudian, merujuk pada Pasal 84 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, maka hari pemungutan suara harus dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, pilkada 2020 akan menyerentakkan 270 pemilihan dalam satu hari. Sebanyak 100.359.152 pemilih di 309 kabupaten/kota akan terlibat dalam pilkada kali ini. Ada 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot yang diselenggarakan di seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta dan Aceh.

Pemilihan yang digelar 9 Desember nantinya digadang-gadang akan menjadi pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dan pilkada pertama saat pandemi.Sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas KPU dan Bawaslu yang terinfeksi virus corona selama tahapan Pilkada Serentak 2020. Bahkan, dikabarkan 70 calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada ikut terpapar virus tersebut

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan Pilkada serentak 2020 sudah mengalami penundaan, tepatnya selama tiga bulan untuk empat tahapan awal di awal bulan Maret sampai dengan bulan Mei.Empat tahapan awal yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), serta pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Kemudian, diambilah keputusan politik di parlemen yang kemudian memutuskan Pilkada ini ditunda dari September menjadi Desember 2020, syarat-syaratnya disampaikan KPU itu kemudian dipenuhi semua. Mulai dari regulasinya diterbitkan Perppu, kemudian kebutuhan anggarannya karena dilaksanakan di tengah pandemi, maka dipenuhi juga,” jelas Arief Budiman dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.

Menurut Arief Budiman, Pilkada tahun ini akan mengatur keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proses dan pelaksanaan Pilkada. “Jadi, dua hal ini menjadi perhatian dari KPU. Oleh karenanya KPU perlu menerbitkan satu peraturan KPU yang mengatur khusus tentang pelaksanaan seluruh tahapan di masa pandemi,”pungkasnya. (cnn)

Next Post

KEMENANGAN SI LEHER BETON ‘DIRAMPAS’, Duel Tyson vs Jones Berakhir Imbang

Ming Nov 29 , 2020
LOS ANGELES, KP – Mike Tyson gagal menumbangkan Roy Jones Jr. Meski mendominasi pertarungan sepanjang delapan ronde, namun ‘Si Leher Beton’ harus puas kalau hasil imbang menjadi akhir dalam duel eksebisi penggalangan dana tersebut. Pada pertarungan yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Minggu siang (29/11), secara meyakinkan Tyson berhasil […]