KASUS EKSPOR BENIH LOBSTER, Menteri Edhy Ditangkap KPK

JAKARTA, KP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari Amerika Serikat, Rabu (25/11) dinihari. Tim satuan tugas yang mencokok Edhy di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 01.23 WIB adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Ternyata selain menangkap Edhy, tim satgas KPK juga mengamankan istrinya Iis Rosita Dewi beserta pegawai KKP lainnya dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

KPK mengungkapkan tangkap tangan terhadap Edhy berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Artinya, Edhy terjerat kasus kebijakan yang ia keluarkan sendiri. Edhy mencabut aturan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, yang melarang tegas ekspor benih lobster. Edhy menyebut pelarangan ekspor benih lobster dilakukan semata-mata untuk mengendalikan penyelundupan ekspor benih lobster ke negara-negara lain. Namun, Edhy Prabowo justru ditangkap KPK karena ditengarai terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan saat ini Novel berserta tim masih bekerja. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini.

PEMERINTAH BELUM TAHU PASTI TINDAK PIDANA EDHY PRABOWO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menghargai proses hukum oleh KPK yang melakukan OTT tehadap Menteri KP Edhy Prabowo. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Mahfud, Rabu (25/11).

Pemerintah lanjut Mahfud terutama Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menyatakan untuk tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ucap Mahfud.

PENGAKUAN NELAYAN: EKSPOR BENIH LOBSTER HANYA UNTUNGKAN EKSPORTIR

Penerbitan izin eksportir benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dinilai tak memberi dampak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Sebab, yang merasakan keuntungan dari kebijakan itu hanya para pedagang atau eksportir.

“Tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat penghasilan nelayan karena biasanya pihak yang bisa meraih keuntungan hanya para pedagang dan eksportir,” kata Koordinator Front Nelayan Bersatu Bambang Wicaksana, Rabu (25/11).

Penyebab biasanya hasil tangkapan dari para nelayan itu kerap dihargai murah oleh para pengusaha. Mereka itu memang tak ahli dalam bidang pemasaran, sehingga dimanfaatkan para pedagang untuk membelinya dengan harga rendah.

“Karena nelayan hanya menguasai penangkapan saja tapi tidak berdaya padaa pemasaran.Mata rantai kan tidak berhenti pada produksi saja tapi juga pemasaran,” ujarnya.

Selain itu, kebanyakan para nelayan itu pendidikannya rendah, sehingga mereka kurang ahli dalam hal pengembangan bisnis. Kemudian, koneksi mereka juga terbilang sedikit, sehingga tak bisa menjual selain kepada pedagang yang membelinya dengan harga murah.

“Bisa jadi karena SDM-nya yang sangat lemah, enggak ada waktu untuk urus hal lain, tidak punya jiwa bisnis dalam perdagangan dan kurangnya interaksi dengan pasar luar negeri,” kata dia.

PROFIL EDHY PRABOWO

Dikutip dari Wikipedia, Edhy Prabowo memulai karir politiknya dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). Pria kelahiran Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, 24 Desember 1972 ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI peridoe 2014 – 2019. Sebelumnya ia adalah atlet pencak silat nasional. Selain pernah berjaya di event Pekan Olahraga Nasional (PON), dia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara.

Jejak karier Edhy dimulai pada 1991. Kala itu, dia berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Sayang, kariernya di militer hanya bertahan dua tahun. Edhy dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan. Setelah itu, ia merantau ke Jakarta dan diperkenalkan dengan Prabowo Subianto yang saat itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD. Prabowo akhirnya menampung Edhy dan teman-temannya. Edhy dibiayai Prabowo mengenyam ilmu pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo. Selain itu, Edhy juga diminta untuk belajar silat setiap akhir pekan di Batujajar, Bandung.

Seiring waktu berjalan, Edhy akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Dia menjadi orang yang mendampingi jenderal bintang tiga tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Kala itu, Prabowo tengah merintis usaha di negeri tersebut.

Setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Edhy akhirnya memberanikan diri menjadi caleg di kampung halamannya, yakni Dapil Sumatra Selatan II. Edhy Prabowo pun berhasil menjadi caleg kelima yang memperoleh suara terbanyak. Kendati sudah menjadi wakil rakyat, Edhy masih aktif mengurus perguruan silat Satria Muda Indonesia dan beberapa bisnis lainnya. (trb/cnn)

Next Post

Ka Kankemenag Tanahdatar Kunjungi Dua Ponpes

Kam Nov 26 , 2020
BATUSANGKAR, KP – Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tanahdatar, H. Syahrul […]