Ketua KPK Satgas 9 Sugeng Basuki : Cegah Korupsi, Pemerintah Diharap Laksanakan Tugas Sesuai Tata Kelola

BATUSANGKAR, KP – Delapan area intervensi menjadi aksi pencegahan korupsi terhadap pemerintah daerah. Kedelapan area tersebut, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Satgas 9 Sugeng Basuki, pada acara Rakor Pencegahan Korupsi, Monitoring dan Evaluasi terkait program optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah serta capaian nilai MCP Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (25/11) di aula eksekutif kantor bupati Tanahdatar, Pagaruyung.

Dia mengungkapkan, KPK pada tahun 2019 lalu lebih mengedepankan tindakan pencegahan sebagai utama pencegahan korupsi. “KPK sengaja melaksanakan Monitoring Centre of Prevention (MCP) sebagai salah satu langkah pencegahan perilaku korupsi,” katanya.

Sugeng menambahkan, dalam mendukung pelaksanaan kerja dan terhindar jauh dari perilaku korupsi, pihaknya siap dihubungi kapan saja untuk konsultasi dan permintaan saran. “Pemerintah tentunya diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai tata kelola dan cara sesuai aturan berlaku. Sehingga jauh dan aman dari perilaku korupsi dan tidak berurusan dengan pihak penegak hukum,” katanya.

Seperti yang terjadi di daerah lain tambah Sugeng, godaan korupsi sangat tinggi, hanya butuh 1 menit menentukan langkah korupsi atau tidak. “Kuatkan iman, komitmen dan integritas sebagai ASN untuk tidak korupsi dengan hanya melaksanakan tugas sesuai aturan dan peraturan berlaku,” tukasnya.

Sementara itu Sekda Tanahdatar, Irwandi Dt Maruhum mengatakan, hasil evaluasi KPK pada triwulan II, Tanahdatar masih berada pada angka 55 persen dan untuk triwulan III tentu diharapkan lebih baik lagi. Karena telah menindaklanjuti hasil evaluasi KPK untuk lebih baik lagi. “Kepada OPD terkait untuk lebih optimal lagi dalam pencapaian aksi KPK. Sehingga seluruh target yang ditetapkan tercapai,” ucapnya.

Yang terpenting kata dia, dalam aksi pencegahan korupsi benar-benar diterapkan. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan korupsi di Tanahdatar. “Rakor ini sebagai salah satu sarana memantau sejauh mana pencapaian pencegahan korupsi yang dilakukan, ” pungkasnya. (nas)

Next Post

Pjs Bupati Padangpariaman Terima Aset BMD

Kam Nov 26 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Pjs Bupati Padangpariaman Adib Alfikri, menerima sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Barat Saiful, Selasa (24/11). Penyerahan sertifikat itu disaksikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, saat Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertipikat Aset PT PLN […]