KINERJA UPTD TPI DAN RPH DISOROT, Boby Rustam:Jika tak Mampu Hasilkan PAD Tutup Saja

PADANG,KP – Anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai ada kejanggalan terhadap penyampaian laporan dari UPTD di dinas kemitraan Komisi II DPRD Kota Padang.

Kejanggalan yang disampaikan Boby Rustam ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Komisi II pada 2 dinas,yakni pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasia Jambakdan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Aia Pacah beberapa waktu lalu.

Secara blak – blakan, kepada awak media yang mangkal di DPRD Kota Padang, Boby Rustam menyampaikan, pertama mengenai pabrik pembuatan es balok di UPTD TPI, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Dalam memproduksi es balok diketahui pihak UPTD TPI tidak mampu memenuhi permintaan, hanya separuh dari hasil produksi. Sementara biaya produksi dari yang di akibatkan mencapai Rp100 juta perbulannya. Dan ini hanya untuk bayar tagihan listrik saja.Namun demikian sebut Boby Rustam apa yang disampaikan oleh pihak UPTD TPI tidak mentah- mentah begitu saja dia terima.

Secara tegas dia mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk membuktikan semua laporan tersebut. Apa iya tagihan listrik PLN mencapai Rp100 juta perbulan dari UPTD TPI. Kita akan cek hal ini,mana bukti rekening pembayaran listrik yang disebutkan hingga sebesar itu. “Jangan main – main masalah ini,”tegas kader Gerindra ini, Sabtu (28/11).

Kalau alasannya kapasitas mesin yang tidak sesuai dengan specsnya,kenapa bantuan mesin dari pusat tidak segera di klaim dari awalnya.Inikan namanya merugikan keuangan negara, padahal yang mana tujuannya awalnya bantuan dari pemerintah diberikan pada dinas terkait adalah untuk menghasilkan pendapatan. Heran jangankan balance, ini malah jadinya nombok terus.

“Nah sekarang minta ingin diganti dengan mesin baru, yang harganya capai hingga Rp5 miliar, tentu ini bukan jumlah yang sedikit yang akan ditanggung oleh APBD Kota Padang,” ucapnya.

Menurut Boby, sifatnya yang dilaksanakan UPTD TPI ini kan produksi dan produksi pada prinsipnya harus mendapatkan keuntungan. Namun kondisi yang terjadi malah disubsidi terus.

“Kalau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak ada feedbacknya untuk pendapat daerah, bagusnya ditutup saja. Atau diserahkan kepihak ketiga yang dirasa mampu untuk melaksanakan itu,” tegas Boby Rustam ketika ditemui diruang fraksi Gerindra DPRD Padang.

Kalau hanya sekitar Rp18 juta per bulan,ya untuk apa, sementara pekerjanya untuk gaji merekabagaimana. Ujung- ujungnya minta subsidi atau mintapenyertaan modal lagi pada Pemko Padang.

Kemudian untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Aia Pacah lanjut Boby Rustam, hanya 15 ekor sapi sehari dengan upah potong Rp75 ribu per ekor, jadi kisaran Rp1 jutaan didapat sehari.Inikan tak sesuai dengan harapan yang kita maksudkan untuk peningkatan PAD.Sementara karyawannya berapa banyaknya itu yang akan digaji.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Padang 2019, jumlah pedagang daging sapi potong di Kota Padang, Pasar Raya 45 orang, Pasar Lubuk Buaya 10 orang, Pasar Ulak Karang 1 orang, Pasar Nanggalo 8 orang, Pasar Alai 6 orang, Pasar Simpang Haru 4 orang, Pasar Bandar Buat 8 orang, Pasar Tanah Kongsi 3 orang dan Pasar Belimbing 5 orang dengan total  90 orang pedagang.

“Berdasarkan data yang kita peroleh, apakah singkron apa yang terlaksana dalam kinerja pihak RPH. Dari mana para pedagang daging sapi ini mendapatkan daging sapi potongnya. Tentu ada indikasi dari tempat pemotongan hewan lain diluar RPH Aia Pacah dalam artian tempat pemotongan ilegal yang tak mempunyai sertifikasi halalnya,“ sebut Boby.

Untuk imbauan dari fraksi Gerindara tegas Boby Rustam,tolong tertibkan atau benahi dulu kinerjanya.Bisa tidak pihak dinas menertibkan, ada bersileweran beredar berita bahwasanya diluar rumah potong yang resmi ada juga rumah potong yang tidak bersertifikasi halal. Bagaimana pihak RPH mengatasi hal ini. Bagaimana memperanggung jawabkan kehalalan daging ini.

Selain itu, pihaknya juga pertanyakandidapatkan juga informasi bahwa Bulog menjual daging impor dengan harga murah Rp65 ribu, ini akan membunuh pedagang daging lokal dimana sementara dipasaran harga Rp110 ribu per Kg nya.

Selain itu ketika kemarin ini ada iven nasional, kok bisa pihak panitia dengan mudah menghendel 6 ton daging untukrendang. Dan yang anehnya lagi pihak RPH pun tidak ada mendapatkan orderan pemotongan sapi untuk acara MTQ Tk Nasional kemarin ini. “Sangat kita sayangkantidak ada feedback untuk UMKM Kota Padang pada ivent nasional ini, seakan panitia melupakan hal ini,” jelasnya.

Disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang ini, kita berbicara saat ini mengenai PAD, bagaimana pendapatan Kota Padang bisa meningkat dan maksimal. Lebih bersinergi dan lebih maju dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang.

“Jika UPTD – UPTD yang tak mampumenghasilkan pendapatan, untuk apa dibina lagi. Lebih baik tutup saja, lebih baik penyertaan modal yangdigelontorkan dialihkan ke yang lain,kapan perlu diberikan saja pada anak yatim dan orang tidak mampu yang membutuhkan, jelas berfaedah bagi mereka, atau serah kan kepihak ketiga yang dirasa mampu menghasilkan PAD Kota Padang,”pungkas Boby Rustam salah seorang kader Gerindra yang kritis terhadap kinerja Pemko Padang ini.(bim)

Next Post

PERINGATI DIES NATALIS KE-66, Faperta Unand Tanam 500 Bibit Pohon

Ming Nov 29 , 2020
PADANG, KP – Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof. Yuliandri dan […]