KINERJA UPTD TPI DAN RPH DISOROT, DPRD: Jika Tak Mampu Hasilkan PAD Tutup Saja

PADANG,KP -Anggota DPRD Kota PadangBoby Rustam menilai ada kejanggalan terhadap penyampaian laporan dari UPTD di dinas kemitraan Komisi II DPRD Kota Padang.Kejanggalan yang disampaikan Boby Rustam ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Komisi II pada dua dinas,yakni UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasir Jambakdan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Air Pacah beberapa waktu lalu.
Boby Rustam menyampaikan untuk UPTD TPIDinas Kelautan dan Perikanan, pabrik pembuatan es balok UPTD TPI itu tidak mampu memenuhi permintaan, hanya separuh dari hasil produksi. Sementara biaya produksi yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Khusus untukt tagihan listri saja sudah Rp100 juta perbulan. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait guna membuktikan laporan tersebut.
“Apa iya tagihan listrik PLN mencapai Rp100 juta perbulan? Kita akan cek hal ini,mana bukti rekening pembayaran listrik yang disebutkan sebesar itu,” ujar anggota dewan dari Fraksi Gerindra itu, kemarin.
Menurutnya, UPTD TPI pada prinsipnya harus mendapatkan keuntungan. Namun kondisi yang terjadi malah disubsidi terus.”Kalau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak ada feedbacknya untuk pendapat daerah, bagusnya tutup saja. Atau diserahkan kepihak ketiga yang mampu mengelola,”tukasnya.
Kemudian untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Air Pacah, Boby Rustam mengatakan RPH itu hanya memotong sapi 15 ekor sapi sehari dengan upah potong Rp75 ribu per ekor. Sehingga, pendapatan per hari sekitar Rp1 juta-an. Ia menilai angka itu tak sesuai dengan harapan untuk peningkatan PAD.
Ia lantas memaparkan data jumlah pedagang daging sapi potong yang ada di sejumlah pasar di Kota Padang, antara lain pasar raya (45 pedagang), Pasar Lubuk Buaya (10), Pasar Ulak Karang (1), Pasar Nanggalo (8), Pasar Alai (6), Pasar Simpang Haru (4), Pasar Bandar Buat (8), Pasar Tanah Kongsi (3), dan Pasar Belimbing (5).
“Dari mana para pedagang daging sapi ini mendapatkan daging sapi potongnya? Tentu ada indikasi dari tempat pemotongan hewan lain diluar RPH Air Pacah. Tak tertutup kemungkinan dari tempat pemotongan ilegal yang tak mempunyai sertifikasi halalnya,” cetusnya.
Selain itu ia juga menyoroti adanya informasi bahwa Bulog menjual daging impor dengan harga murah Rp65 ribu per kg. Hal itu diyakini dapat ‘membunuh’ pedagang daging lokal yang menjual daging sebesar Rp110.000-Rp120.000 per kg.
“Jika UPTD-UPTD yang ada tak mampu menghasilkan pendapatan, untuk apa dibina lagi. Lebih baik tutup saja. Penyertaan modal yang digelontorkan selama ini alihkan ke yang lain. Kalau perlu diberikan saja pada anak yatim dan orang tidak mampu karena mereka lebih membutuhkan. Atau, serahkan pengelolaannya kepihak ketiga yang dirasa mampu menghasilkan PAD bagi Kota Padang,”pungkas Boby Rustam. (bim)

Next Post

SUDAH DIPERINGATI TAPI MEMBANDEL, Polisi Bubarkan Dua Pesta Pernikahan

Sen Nov 30 , 2020
PADANG, KP – Dua pesta pernikahan di Kota Padangterpaksa dibubarkan […]