Komisi Informasi Sumbar Berikan Bimtek Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

BUKITTINGGI, KP – Komisi Informasi Sumatra Barat berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Hall Balaikota Bukittinggi, Jumat (20/11). Turut hadir dalam Bimtek tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat I Gede Narayana, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumbar sebagai peserta.

Wakil Ketua Komisi Informasi, Adrian Tuswandi mengucapkan terima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu se-Provinsi Sumbar tersebut. Menurutnya, Bimtek yang digelar itu dalam rangka meningkatkan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu se-Kabupaten/Kota di Sumatra Barat.

Dia mengakui, sejauh ini Bawaslu Sumbar telah melaksanakan harapan Komisi Informasi Sumatra Barat akan keterbukaan informasi publik. Saat ini, Bawaslu ditakuti cukup banyak orang terutama para kontestan terkait tugasnya mengawasi berjalannya Pilkada. Dengan tagline awasi pemilu bersama rakyat, maka Bawaslu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi Pilkada. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting, maka Bimtek penguatan PPID demi keterbukaan informasi publik semakin nyata.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Novri mengatakan, Bimtek yang diadakan itu untuk menyamakan persepsi demi kerja yang sangat besar, sekaligus memupuk tali silaturahmi bagi semua. Di mana sebuah kehormatan bagi Pemko Bukittinggi karena Komisi Informasi Provinsi Sumbar menetapkan Bukittinggi sebagai tempat Bimtek bagi Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Sumatra Barat.

Pihaknya sangat berharap, dalam bimtek kali ini lahir kesamaan persepsi dalam menghadirkan informasi terutama terkait tugas Bawaslu dengan patokan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Novri pun berharap dengan melaksanakan perintah UU tersebut maka sengketa informasi tidak terjadi dan Komisi Informasi tidak perlu bertindak. “Apalagi Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat terkenal aktif dan progresif,“ tukasnya. (eds)

Next Post

151 Guru dan Kepala Madrasah se-Kota Bukittinggi Ikuti AKG dan AKK

Ming Nov 22 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Sebanyak 151 orang Guru dan Kepala Madrasah […]