KPID Sumbar Gandeng Bawaslu Padangpariaman Awasi Kampanye Pada Lembaga Penyiaran

PARITMALINTANG, KP – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat (Sumbar) menggandeng Bawaslu Padangpariaman mengadakan Sosialisasi Pengawasan sekaligus deklarasi penandatanganan penyiaran Pilkada sehat, Rabu (25/11). Sosialisasi tersebut menampilkan narasumber dari Ketua Bawaslu Padang pariaman, Anton Ishaq dan Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang.

Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton mengatakan, sosialisasi ini penting dalam pengawasan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar 9 Desember 2020 mendatang. “Lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, kewenangannya ada di KPID dalam pengawasan siaran kampanye. Karena itu, masyarakat dan stakeholder perlu memahami bagaimana pengawasan penayangan iklan dan pemberitaan di lembaga penyiaran,” ujarnya.

Sehingga lanjut dia, masyarakat dan stakeholder juga bisa melakukan pengawasan dengan melaporkannya kepada KPID. “Penayangan iklan kampanye berlangsung selama 14 hari sebelum hari pencoblosan. Kampanye dan penayangan iklan pasangan calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil gubernur berlangsung 22 November hingga 5 Desember 2020,” ungkapnya.

Anton mengakui, ada laporan yang sampai ke Bawaslu adanya dugaan pasangan calon melanggar aturan kampanye. Misalnya pasangan calon membagikan bibit ikan, pertemuan dengan pimpinan pesantren. “Ada pihak yang menyebutkan itu adalah pelanggaran dan mempertanyakan kenapa Bawaslu tidak memberikan sanksi. Sesuai kewenangan dan proses tindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu terhadap pasangan calon peserta Pilkada, keduanya memang tidak bisa ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan setelah dipelajari bukti, saksi dan proses kedua peristiwa itu terjadi,” terangnya.

“Karena tidak ada sanksi yang diberikan Bawaslu terhadap kejadian itu, ada anggapan Bawaslu Padang pariaman sudah “ada apa-apanya”. Padahal memang tidak bisa ditindaklanjuti,” kata Anton.

Anton juga mengingatkan Walinagari dan perangkatnya agar berhati-hati, jangan sampai terbukti mendukung salah satu pasangan calon. “Begitu pula pihak yang memberikan sesuatu kepada calon pemilih agar memilih salah satu pasangan calon dan si penerima sesuatu itu bisa dikenakan sanksi pelanggaran Pilkada,” ungkapnya

Lebih lanjut dijelaskannya, jika sebelumnya yang dikenakan sanksi hanya yang memberikan dari tim sukses atau tim kampanye. Pada pilkada sekarang seseorang yang menjanjikan dan memberikan sesuatu untuk memilih paslon tertentu juga dikenakan sanksi. Sekalipun tidak merupakan tim sukses atau tim kampanye.

Sementara itu Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang menyebutkan, KPID melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Sumbar. Pengawasan meliputi penyiaran, pemberitaan dan kampanye. Ada 84 lembaga penyiaran radio di Sumatra Barat yang diawasi, baik radio publik, swasta maupun komunitas.

“Dalam hal ini KPID melakukan pengawasan dalam konteks penayangan iklan, informasi dan kampanye Pilkada. Terkait iklan calon gubernur Sumatra Barat, ada 40 lembaga penyiaran yang difasilitasi KPU. Ini diawasi KPID Sumbar,” kata Afriendi yang juga mantan Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatra Barat itu.

Usai sosialisasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama masyarakat wujudkan penyiaran Pilkada sehat di Kabupaten Padangpariaman. Turut melakukan tanda tangan, Ketua Bawaslu Padang pariaman, Ketua KPID, PWI Padangpariaman dan perwakilan Ormas, OKP yang hadir. (war)

Next Post

KPU Bukittinggi Terima 81.719 Surat Suara Untuk Pilkada 2020

Kam Nov 26 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi sudah […]