KPK Gelar Rakor Monev MCP dan Verlap di Pemkab Solok

SOLOK, KP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, menggelar Rakor Monev Monitoring Control for Prevention (MCP) dan Verifikasi Lapangan (Verlap) terhadap Pemkab Solok tahun 2020. Acara yang digelar di Guest House Arosuka Senin lalu (23/11) itu dihadiri Bupati Solok H. Gusmal, Sekda Aswirman, Tim Satgas 1 Korwil 9 KPK untuk wilayah Sumbar, Ramdhani dan Handayani, Para Asisten dan Kepala OPD terkait Pemda Kabupaten Solok.
Tim KPK yang disampaikan Handayanidalam sambutannya menyampaikan, Rakor tersebut dalam rangka meningkatkan capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Kemudian acara tersebut juga dalam rangka koordinasi penyampaian supervisi KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Sumbar.
“Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya di Kabupaten Solok saja, tapi juga di seluruh Kabupaten/ Kota di Sumbar. Kegiatan hari ini berkaitan dengan perbaikan skor MCP kabupaten Solok yang sampai hari ini masih di angka 52 persen,” sebutnya.
Pihaknya meminta agar jangan menganggap sepele MCP, karena MCP adalah gambaran yang bisa dilihat publik tentang bagaimana upaya pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan itu berlaku secara Nasional. “Kami masih menunggu data yang kurang dari Pemkab Solok. Silahkan dilengkapi dan upload apa saja persyaratan yang kurang untuk menambah nilai MCP Pemkab Solok,” ungkpanya.
Pihaknya berharap kepada kepala OPD yang bertanggung jawab untuk segera melengkapi data sesuai ketentuan yang sudah diberikan. “Kami diberikan tugas semata-mata untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada bapak/ibu dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID. “Aplikasi ini nantinya bisa diakses seluruh administrator MCP di kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dengan hadirnya MCP pada aplikasi (jaga.id) tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi tersebut juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan “self assesment”. Selain itu, Humas Pemda dan Media Lokal dapat memanfaatkan MCP pada aplikasi Jaga.id untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam Tata Pemerintahan yang Baik.
Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (jaga.id), kata dia, merupakan situs resmi platfom JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu Bupati Solok H. Gusmal, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim KPK yang akan melaksanakan monev dan verifikasi lapangan di Kabupaten Solok. Ucapan terimakasih kepada KPK atas pembinaan dan pencerahan terkait pemberantasan korupsi di Kabupaten Solok. “Ke depannya saya minta kepada Kepala OPD untuk melakukan pembenahan dan bekerja lebih keras lagi dalam membangun Kabupaten Solok sesuai norma dan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.
Kepada pimpinan OPD Bupati mengingatkan agar dapat mengendalikan seluruh kegiatan di OPDnya dan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan harus diselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta dengan kualitas dan hasil yang optimal.
Kemudian kepada kepala OPD yang terkait dengan pendapatan daerah untuk dapat melakukan pengoptimalan PAD diminta untuk dapat melakukan pengelolaan aset secara tertib dan tertata dengan baik dan semua aset untuk didaftarkan. “Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD untuk mematuhi semua rekomendasi dari KPK dan segera lengkapi data yang diminta KPK,” tukasnya. (wan)

Next Post

APBD Padangpanjang 2021 Akan Disahkan Akhir November

Sel Nov 24 , 2020
PADANGPANJANG, KP – Badan Anggaran DPRD bersama Pemko Padangpanjang akhirnya […]