KPPU dan Dinas Peternakan Bentuk Satgas Kemitraan Sektor Peternakan

PADANG, KP – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat (Disnak Keswan Sumbar) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan Sektor Peternakan Sumbar. Pembentukan Satgas dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan di Sumbar.

Penandatanganan MoU pembentukan Satgas telah dilakukan Kepala Kantor KPPUWilayah I Medan Ramli Simanjuntakdan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Drh. Erinaldi secara desk to desk pada 28 Oktober 2020 lalu, namun seremoni pembentukannya baru dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Kamis (26/11) lalu.

Pembentukan satgas ini sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Sekretariat Jenderal KPPU dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Satgas Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan Sumbar melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, serta Dinas Peternakan kabupaten/kota se-Provinsi Sumbar. Seremoni Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kemitraan Usaha Peternakan yang diikuti Dinas Peternakan kabupaten/kota se-Sumatra Utara secara offline maupun daring (online).

Kepala Disnak KeswanSumbar, Erinaldi mengakui pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha perunggasan selama ini masih perlu dibenahi, sehingga perlu adanya suatu satuan tugas. “Dengan terbentuknya Satgas kemitraan sektor peternakan antara KPPU dengan Dinas Peternakan ini, diharapkan akan meningkatkan pembinaan terhadap kemitraan yang sehat serta mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak,” tegas Erinaldi.

Melalui langkah ini, lanjut Erinaldi, diharapkan dapat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing agribisnis peternakan. “Tujuannya tidak lain meningkatkan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha peternakan perunggasan rakyat di Sumbar,” kata Erinaldi.

Sementara itu Kepala KPPU Wilayah I Medan Ramli Simanjuntak mengatakan, pembentukan Satgas Pengawasan dilatarbelakangi persoalan fluktuasi harga produk ternak yang merugikan masyarakat atau peternak. Selain itu, banyak terjadi kasus UKM yang dirugikan oleh perusahaan mitranya khususnya di sektor peternakan.

“Melalui kemitraan yang sehat, perusahaan sebagai inti akan untung, dan peternak kecil sebagai plasma akan terus bertumbuh. Untuk itu diharapkan setelah Satgas Kemitraan terbentuk, mereka dapat bekerja dengan baik. Kepada pelaku usaha besar, jika tidak salah, tidak perlu takut untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi kepada satgas kemitraan,” ungkap Ramli.

Ramli juga mengapresiasi adanya kebijakan yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Sumbar untuk melakukan registrasi kandang. Hal itu akan mempermudah pelaksana Satgas Kemitraan di kabupaten/kota dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pelaku kemitraan di wilayah Sumbar.

Nantinya satgas di daerah juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kemitraan di lapangan serta melakukan koordinasi dengan pelaksana satgas kemitraan di provinsi.

“Dalam pengawasan nantinya, bila terdapat pihak yang terbukti melanggar aturan dalam kemitraan dapat diberi denda maksimal Rp5 miliar untuk pelaku usaha menengah dan Rp10 miliar kepada pelaku usaha besar serta sanksi administratif lain seperti rekomendasi untuk pencabutan izin” pungkas Ramli. (mas)

Next Post

Pemprov Sumbar Bagi-bagi Susu untuk Imunitas santri se-Padangpanjang

Sab Nov 28 , 2020
PADANGPANJANG, KP – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) memberi perhatian dalam bentuk bagi-bagi susu segar kepada para santri di seluruh pondok pesantren (Ponpes) yang ada di Kota Padang Panjang, guna meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi Covid-19. Bantuan susu diserahkan secara simbolis […]