Lagi, Pemko Padang Raih Opini WTP, Menteri Keuangan Beri Penghargaan

PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang diganjar penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Hal itu diraih berkat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh tahun 2019 disertai capaian Opini WTP yang mampu diraih 5 tahun berturut-turut.

Penghargaan tersebut diterima Plt Walikota Padang, Hendri Septa dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Heru Pudyo Nugroho di ruang kerja Walikota Padang, Selasa (10/11).

“Penghargaan ini kita dapatkan berdasarkan hasil pantauan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar terkait keberhasilan Pemko Padang memperoleh Opini WTP lima tahun berturut-turut dan juga WTP atas LKPD 2019,” ungkap Plt Wako Hendri Septa.

Hendri juga menyatakan Pemko Padang senantiasa optimis mewujudkan harapan Kementerian Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan Sumbar untuk mempertahankan Opini WTP di tahun-tahun selanjutnya.

“Kita diharapkan bisa mempertahankan Opini WTP ini dengan sebaik-baiknya. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita di jajaran Pemko Padang untuk mempertahankan predikat baik ini agar jangan sampai berubah status ke depan,” imbuhnya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis dikesempatan itu.

Hendri Septa meminta seluruh jajaran di masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang untuk selalu bekerja sesuai aturan dan menjaga marwah Pemko Padang yang dinilai sangat baik sejauh ini. Ia pun mengucapkan apresiasi atas kinerja semua OPD di lingkup Pemko Padang yang tetap menyajikan LKPD sesuai aturan dan sebaik-baiknya. “Insya Allah, tiap tahun kita bertekad untuk mempertahankan Opini WTP ini,” tukasnya bersemangat.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho juga mengatakan, capaian penghargaan ini tidaklah mudah untuk diraih sebuah pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui predikat Opini WTP atas LKPD yang diperoleh Pemko Padang berdasarkan 4 hal.

Ia memaparkan, pertama yaitu kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada, lalu kedua kecukupan pengungkapan laporan keuangan sehingga tidak ada transaksi yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga memiliki kesesuaian dengan stansar akuntasi pemerintah dan keempat adanya sistem pengendalian internal yang efektif.

“Jadi empat hal inilah yang menjadi kunci. Kalau empat hal ini sudah dicapai berarti Opini WTP bisa diraih. Kita berharap prestasi yang diraih Pemko Padang ini bukan menjadi akhir, namun awal proses peningkatan secara berkelanjutan dari tata kelola keuangan di lingkup Pemko Padang,” pungkas Heru didampingi Kepala KPPN Padang Tisari Yona Geumila dan lainnya.(mas)

Next Post

BRI Andalkan Layanan ‘BRimo’ Saat Pandemi

Kam Nov 12 , 2020
PADANG, KP – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Padangmengandalkan layanan digital banking ‘BRImo’ untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di tengah pandemi covid-19. Kepala Bagian Retail Payment dan Card BRI Kanwil Padang Niken Prawesti, Rabu (11/11), mengatakan dengan layanan digital banking tersebut akses bisa dilakukan secara daring/online mengurangi […]